Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir TPNPB OPM Bantah Panglimanya Pernah Temui Ketua Komnas HAM

Kompas.com - 19/09/2022, 15:32 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicaran Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Sebby Sembom membantah panglima tertinggi mereka pernah bertemu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Ahmad Taufan Damanik.

Sebby mengatakan, pernyataan Taufan yang mengaku bertemu panglima OPM adalah klaim sepihak.

Karena, menurut dia, TPNPB OPM di bawah Goliath Tabuni tak pernah melakukan pertemuan dengan Komnas HAM RI.

Baca juga: Temui Panglima OPM, Komnas HAM: Mereka Ingin Papua Damai Tanpa Kekerasan

"Itu tidak benar dan pernyataan Ketua Komnas HAM RI Taufan Damanik ini hanya sebatas mengangkat citra Presiden RI Joko Widodo," kata Sebby saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (19/9/2022).

Sebby mengatakan, bantahan yang dikeluarkan oleh OPM merupakan respons dari pemberitaan media yang menulis pengakuan Taufan Damanik.

Menurut Sebby, jika kelompok OPM yang ditemui Komnas HAM adalah faksi Demianus Magai Yogi, maka dipastikan mereka bukan pimpinan TPNPB OPM.

Baca juga: Ikut Rayakan HUT Ke-77 RI, Mantan Panglima OPM Wilayah Keerom Suarakan Perdamaian

"Kami di Komando Nasional TPNPB tidak mengakui kelompok Demainus Magai Yogi dan mereka itu kelompok binaan TNI/Polri di Paniai," ucap Sebby.

"Oleh karena itu pernyataan Komnas HAM RI ini kami tolak karena mereka tidak pernah ketemu TPNPB OPM di Komando Nasional di bawah Pimpinan Gen Goliath Tabuni dan Mayor General Lekagak Telenggen," sambung dia.

Pengakuan Komnas HAM

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dirinya sempat bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Papua beberapa waktu lalu itu, Panglima OPM itu mengharapkan terjadinya perdamaian tanpa kekerasan di Papua.

Baca juga: Mantan Panglima OPM Wilayah Keerom Ikut Rayakan HUT Ke-77 RI

Harapan Panglima OPM tersebut, kata Taufan, agar Komnas HAM bisa menjadi fasilitator dialog damai antara OPM dan pemerintah Indonesia.

"Mereka berharap Komnas HAM dapat membantu memfasilitasi dialog damai ini, jadi kalau ada orang yang bilang mereka (OPM) tidak setuju (untuk berdamai), tidak benar! Saya bertemu langsung," kata Taufan, saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2022).

Namun Taufan tidak menyebutkan siapa panglima OPM yang dimaksud.

"Tidak perlu disebutlah sekarang ini, yang penting semua pihak sudah berkehendak untuk menyelesaikan masalah Papua dengan jalan dialog damai," sambung dia.

Taufan juga menceritakan perjuangan Komnas HAM agar dialog damai ini bisa tercipta.

Baca juga: Diancam Kelompok TPNPB-OPM, Pj Gubernur Papua Barat: Mari Bicara Baik-baik

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com