Penjelasan Ketua Banggar DPR RI soal Penghapusan Pelanggan Listrik 450 VA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah buka suara soal rencana pemerintah dan DPR yang bakal menghapus pelanggan dengan daya listrik 450 volt amper (VA).

Menurut Said, penjelasan ini perlu dilakukan lantaran hampir seminggu isu penghapusan daya listrik 450 VA digoreng sedemikian rupa di media sosial.

"Bahkan serangan secara pribadi disasarkan kepada saya, sehingga pembelokan isunya sudah keluar dari aspek proporsionalitas," ujar Said, kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Baca juga: PLN Informasikan Tak Ada Penghapusan atau Pengalihan Pelanggan Daya 450 VA

Menyikapi perkembangan yang ada, kata Said, sebagai Ketua Banggar DPR RI, ia perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat berupa informasi yang utuh.

Menurut dia, pada kebijakan yang sangat strategis, pemerintah dan DPR perlu melakukan peralihan energi dari yang berbasis minyak bumi menuju listrik.

"Kenapa hal itu perlu kita tempuh, sebab kita punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi," papar Said.

Baca juga: Menteri ESDM Nilai Alih Daya Listrik 450 VA Kurang Tepat Diterapkan Saat Ini

"Kemampuan produksi minyak bumi kita hanya 614-650 ribu barel per hari, sementara kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari," ucapnya.

Said menuturkan, ketergantungan terhadap impor minyak bumi mengakibatkan pemerintah terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulangkali. Misalnya, kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) juga harus mengongkosi subsidi yang kian besar, sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan.

"Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, hal itu menimbulkan beban kepada rakyat," papar Said.

Baca juga: Pemerintah Bantah Mau Hapuskan Daya Listrik 450 VA untuk Orang Miskin

"Oleh sebab itu, kita harus keluar dari jebakan minyak bumi. Kita saat ini memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita," jelas dia.

Politikus PDIP itu mengatakan, rencana keluar dari jebakan minyak bumi itulah ihwal yang melatar belakangi Indonesia untuk bisa segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik.

Sebab, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia dipenuhi dari batubara. Pasokan batubara Indonesia sangat besar, sehingga tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi.

"Dampaknya kekuatan energi kita lebih mandiri, sambil secara perlahan kita melepaskan diri dari batubara dan mengganti pembangkit listrik kita menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," terang Said.

Akan tetapi, lanjut dia, terjadi penggorengan isu saat dilakukan rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Rapat itu, kata Said, sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi Indonesia untuk menyehatkan APBN.

"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," kata Ketua Banggar DPR RI itu.

"Pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteksnya sehingga menimbulkan opini sesat di tengah-tengah rakyat," ucap dia.

Masih usulan

Adapun kesepakatan antara pemerintah dan Banggar DPR RI terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin, hingga saat ini masih berupa usulan. Jika direalisasikan, perlu dilakukan secara bertahap.

Rencananya, masyarakat miskin dengan daya listrik 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA. Hal ini sempat disepakati dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Banggar DPR RI.

Said mengatakan, perubahan daya tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat, sebab membutuhkan penyesuaian data terkini penerima subsidi, serta perlu menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan pelanggan tersebut.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA," jelasnya Said

"Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," ucap dia.

Said menjelaskan, diperlukan peran PLN untuk melakukan penilaian terhadap pelanggan-pelanggan penerima subsidi listrik.

Jika memang tingkat konsumsinya dirasa perlu ditambah ke 900 VA, barulah ditingkatkan dayanya. Meski demikian, pergerseran daya ini perlu dibarengi dengan peningkatan subsidi listrik oleh pemerintah.

"Jika mereka telah waktunya bergeser ke 900 VA karena konsumsi energinya, maka kita dorong. Namun subsidinya juga kita tambah jika mereka bergeser dari 450 VA ke 900 VA dan ini harus dilakukan secara bertahap," ungkap Said.