Penjelasan Ketua Banggar DPR RI soal Penghapusan Pelanggan Listrik 450 VA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah buka suara soal rencana pemerintah dan DPR yang bakal menghapus pelanggan dengan daya listrik 450 volt amper (VA).

Menurut Said, penjelasan ini perlu dilakukan lantaran hampir seminggu isu penghapusan daya listrik 450 VA digoreng sedemikian rupa di media sosial.

"Bahkan serangan secara pribadi disasarkan kepada saya, sehingga pembelokan isunya sudah keluar dari aspek proporsionalitas," ujar Said, kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Baca juga: PLN Informasikan Tak Ada Penghapusan atau Pengalihan Pelanggan Daya 450 VA

Menyikapi perkembangan yang ada, kata Said, sebagai Ketua Banggar DPR RI, ia perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat berupa informasi yang utuh.

Menurut dia, pada kebijakan yang sangat strategis, pemerintah dan DPR perlu melakukan peralihan energi dari yang berbasis minyak bumi menuju listrik.

"Kenapa hal itu perlu kita tempuh, sebab kita punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi," papar Said.

Baca juga: Menteri ESDM Nilai Alih Daya Listrik 450 VA Kurang Tepat Diterapkan Saat Ini

"Kemampuan produksi minyak bumi kita hanya 614-650 ribu barel per hari, sementara kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari," ucapnya.

Said menuturkan, ketergantungan terhadap impor minyak bumi mengakibatkan pemerintah terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulangkali. Misalnya, kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.

Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) juga harus mengongkosi subsidi yang kian besar, sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan.

"Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, hal itu menimbulkan beban kepada rakyat," papar Said.

Baca juga: Pemerintah Bantah Mau Hapuskan Daya Listrik 450 VA untuk Orang Miskin

"Oleh sebab itu, kita harus keluar dari jebakan minyak bumi. Kita saat ini memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita," jelas dia.

Politikus PDIP itu mengatakan, rencana keluar dari jebakan minyak bumi itulah ihwal yang melatar belakangi Indonesia untuk bisa segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik.

Sebab, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia dipenuhi dari batubara. Pasokan batubara Indonesia sangat besar, sehingga tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi.

"Dampaknya kekuatan energi kita lebih mandiri, sambil secara perlahan kita melepaskan diri dari batubara dan mengganti pembangkit listrik kita menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)," terang Said.

Akan tetapi, lanjut dia, terjadi penggorengan isu saat dilakukan rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Rapat itu, kata Said, sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi Indonesia untuk menyehatkan APBN.