Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sebut Pencalonan Anies Dijegal, Elite PKS: Saya Dengar, tapi Biarkan Saja

Kompas.com - 17/09/2022, 16:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku mendengar isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Akan tetapi, Mardani tak ambil pusing mengenai kabar tersebut. Sebab, menurut dia yang terpenting adalah mengejar target-target yang telah ditetapkan oleh PKS untuk Pemilu 2024.

"Saya dengar. Tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja, yang penting kita bekerja dengan tekun dengan kokoh untuk mewujudkan target kita," kata Mardani saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

Baca juga: Soal Skenario Duet Anies-AHY, PKS: Infonya Ada, tapi Belum Final

Mardani menuturkan, salah satu bentuk penjegalan tersebut adalah pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tapi kalau buat saya, saya tunggu tindak lanjut dari teman-teman seperti apa di KPK kelanjutan dari kasus ini," ujar Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman mengaku mendengar informasi mengenai sejumlah pihak yang menjegal Anies Baswedan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Saya hanya dengar. Ada genderuwo, genderuwo ini kan suara yang tak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Anies jadi capres. Ada invisible hand, ingin menjegal," kata Benny usai Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Benny mengatakan, ada pihak yang tidak ingin terbentuk koalisi di luar yang dikehendaki penguasa saat ini.

"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu, yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Kan sudah jelas ada kan? Makanya kita menyampaikan sinyal itu," ujar Benny.

Baca juga: Benny K Harman: Saya Dengar Ada Genderuwo, Invisible Hand yang Jegal Anies Jadi Capres

Ia menilai, kekuatan tidak terlihat itu ingin mengganggu dan melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat dan tidak adil.

Padahal, kata dia, demokrasi adalah persaingan yang sehat. Artinya, setiap partai tidak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan.

"Tidak boleh menggunakan posisi kekuasaan, posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan munculnya calon potensial dan menghambat munculnya persekutuan politik baru, untuk mengusung tokoh-tokoh baru dalam kontestasi pemilu," ucap Benny.

Diketahui, Partai Demokrat kini tengah membangun komunikasi intens dengan PKS dan Partai Nasdem untuk menjajaki koalisi pada Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com