Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekber Prabowo-Jokowi Nilai Jokowi Jadi Wapres 2024 Bukan Penghinaan

Kompas.com - 16/09/2022, 13:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi Ghea Giasty Italiane menilai, wacana Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil presiden (wapres) pada 2024 nanti bukan sebuah penghinaan.

Menurutnya, Jokowi dibutuhkan menjadi wapres untuk melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan.

"Kenapa Pak Jokowi dicalonkan sebagai wapres? Ada segelintir orang yang merasa bahwa ini sebagai suatu peristiwa penghinaan. Tetapi bagi kami bukan penghinaan. Kami ingin Pak Jokowi melanjutkan kembali pembangunan yang mungkin belum bisa selesai di 2023-2024," ujar Ghea dalam jumpa pers di kawasan Duri Pulo, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Akrabnya Prabowo-Jokowi di Tengah Wacana Duet sebagai Capres-Cawapres 2024

Ghea menjelaskan, Jokowi memiliki elektabilitas yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia pun mengatakan, banyak masyarakat yang akan mendukung Jokowi.

"Makanya dengan kinerja beliau yang sangat bagus dan program-program beliau yang sangat baik, maka kita ingin untuk tetap dilanjutkan lagi," tuturnya.

Selain itu, Ghea mengungkit Jokowi dan Prabowo sudah menjadi rival sejak sejak Pemilu 2014. Sehingga, keduanya sudah memiliki pendukung. 

Dia pun mengandaikan, jika kedua kubu digabungkan, maka kekuatan Prabowo-Jokowi untuk menjadi pemimpin di masa depan pasti sangat besar.

Sementara itu, Ghea juga ingin meminta kepastian hukum kepada Mahkamah Konstitusi (MK), apakah sebenarnya Jokowi dibolehkan menjadi wapres atau tidak.

"Toh sempat berseliweran ada statement Jubir MK yang mengatakan bahwa tidak masalah kalau Jokowi mau mengajukan diri menjadi Wapres. Itu tidak melanggar ketentuan dan tidak diatur secara eksplisit juga dalam UUD," jelas Ghea.

Baca juga: Wacana Prabowo-Jokowi di 2024, Pengamat Anggap Kepanjangan Isu Presiden 3 Periode

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan, tidak lazim seseorang yang sudah menjabat sebagai presiden lantas menjadi wakil presiden pada periode berikutnya.

Menurut Feri, mantan presiden tersebut bakal kehilangan nama baik jika lantas menjadi wapres.

Pernyataan ini menanggapi wacana Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wapres pada Pemilu 2024.

"Jadi kan aneh kalau kemudian seorang presiden mencalonkan diri menjadi wakil presiden, merusak marwahnya," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (14/9/2022).

Menurut Feri, tradisi ketatanegaraan akan rusak jika orang yang sudah menjabat sebagai presiden dua periode lantas menjadi wapres.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com