Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekber Prabowo-Jokowi Nilai Jokowi Jadi Wapres 2024 Bukan Penghinaan

Kompas.com - 16/09/2022, 13:22 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi Ghea Giasty Italiane menilai, wacana Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil presiden (wapres) pada 2024 nanti bukan sebuah penghinaan.

Menurutnya, Jokowi dibutuhkan menjadi wapres untuk melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan.

"Kenapa Pak Jokowi dicalonkan sebagai wapres? Ada segelintir orang yang merasa bahwa ini sebagai suatu peristiwa penghinaan. Tetapi bagi kami bukan penghinaan. Kami ingin Pak Jokowi melanjutkan kembali pembangunan yang mungkin belum bisa selesai di 2023-2024," ujar Ghea dalam jumpa pers di kawasan Duri Pulo, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Akrabnya Prabowo-Jokowi di Tengah Wacana Duet sebagai Capres-Cawapres 2024

Ghea menjelaskan, Jokowi memiliki elektabilitas yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia pun mengatakan, banyak masyarakat yang akan mendukung Jokowi.

"Makanya dengan kinerja beliau yang sangat bagus dan program-program beliau yang sangat baik, maka kita ingin untuk tetap dilanjutkan lagi," tuturnya.

Selain itu, Ghea mengungkit Jokowi dan Prabowo sudah menjadi rival sejak sejak Pemilu 2014. Sehingga, keduanya sudah memiliki pendukung. 

Dia pun mengandaikan, jika kedua kubu digabungkan, maka kekuatan Prabowo-Jokowi untuk menjadi pemimpin di masa depan pasti sangat besar.

Sementara itu, Ghea juga ingin meminta kepastian hukum kepada Mahkamah Konstitusi (MK), apakah sebenarnya Jokowi dibolehkan menjadi wapres atau tidak.

"Toh sempat berseliweran ada statement Jubir MK yang mengatakan bahwa tidak masalah kalau Jokowi mau mengajukan diri menjadi Wapres. Itu tidak melanggar ketentuan dan tidak diatur secara eksplisit juga dalam UUD," jelas Ghea.

Baca juga: Wacana Prabowo-Jokowi di 2024, Pengamat Anggap Kepanjangan Isu Presiden 3 Periode

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan, tidak lazim seseorang yang sudah menjabat sebagai presiden lantas menjadi wakil presiden pada periode berikutnya.

Menurut Feri, mantan presiden tersebut bakal kehilangan nama baik jika lantas menjadi wapres.

Pernyataan ini menanggapi wacana Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wapres pada Pemilu 2024.

"Jadi kan aneh kalau kemudian seorang presiden mencalonkan diri menjadi wakil presiden, merusak marwahnya," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (14/9/2022).

Menurut Feri, tradisi ketatanegaraan akan rusak jika orang yang sudah menjabat sebagai presiden dua periode lantas menjadi wapres.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

Nasional
Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

Nasional
Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Bicara Marwah DPR di Bidang Legislasi, Hasto Kristiyanto: Sekarang Terbalik, Sering Ada Kepentingan di Luar

Nasional
Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Kalah di Pilpres, Anies Akhirnya Kembali Bertarung di Jakarta

Nasional
Airlangga Ungkap Terjadi 'Shifting' Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Airlangga Ungkap Terjadi "Shifting" Perdagangan ke AS, tetapi RI Belum Menikmati

Nasional
Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Kritik Proses Pemeriksaan Hasto dan Staf oleh KPK, DPD PDI-P: Tidak Adil dan Sewenang-wenang

Nasional
Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Anggap KPK Tidak Tepat Sita Ponsel Hasto, Politikus PDI-P: Ini Bukan Tangkap Tangan

Nasional
Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Pemikir Bebas Melawan Kebekuan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

[POPULER NASIONAL] Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta | Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang

Nasional
Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com