Kendalikan Inflasi, Menko Airlangga Gelar Rakorpusda dan Perkuat Sinergi TPIP-TPID

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menindaklanjuti arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022.

Adapun tindaklanjut arahan tersebut dibahas lebih lanjut dalam high level Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan”.

Ia menilai, Rakorpusda itu menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pascapenyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Dampak dari kondisi global masih sulit untuk dikendalikan, tetapi kita berupaya untuk menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya, yakni utamanya komoditas pangan," tutur Menko Airlangga, dikurip dari ekon.go.id, Rabu (14/9/2022).

TPIP dan TPID, lanjut dia, akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia.

Baca juga: Hadapi Krisis Global, Menko Airlangga Perkuat Kebijakan Industri Pangan

Hal tersebut dikatakan oleh Menko Airlangga dalam sambutannya saat Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu.

Sebagai informasi, per Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen year-on-year (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94 persen yoy.

Inflasi yang meningkat pada Juli 2022 didorong oleh berbagai faktor, yaitu lonjakan inflasi volatile food yang tercatat sebesar 11,4 persen yoy dan telah berhasil ditekan pada Agustus menjadi sebesar 8,93 persen yoy.

Hal itu seiring dengan upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi di samping kondisi cuaca yang lebih kondusif.

Kemudian, menurut data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi berada dalam level aman di 34 provinsi.

Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan atau tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan di 10 provinsi.

Baca juga: Pengendalian Inflasi Pangan dan Pengembangan Klaster

Menko Airlangga mengatakan, urgensi menstabilkan harga pangan adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasi inilah yang menaikan harga bahan pangan dan meningkatkan kemiskinan.

“Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota. Secara umum, pada Agustus 2022 perkembangan inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69 persen dengan inflasi pangan bergejolak turun menjadi 8,93 persen,” ujar Menko Airlangga.

Mencermati kondisi tersebut, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, seluruh daerah untuk lebih fokus pada program-program yang dapat segera menstabilkan harga dan memastikan ketersedian pasokan. Di antaranya adalah perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus atau defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

“Perlu untuk meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Khususnya dalam meningkatkan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras,” ucap Menko Airlangga.

Baca juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Menko Airlangga: Kita Tunggu Saja

Selanjutnya, kata dia, perlu ada perluasan kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lainnya.

“Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai, pun harus dijalankan guna mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, dalam jangka menengah, ia mengatakan, pengembangan closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura dapat terus diperluas dan ditambah dengan memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen, misal cold storage.

Hal itu dilakukan khusus di daerah sentra produksi agar umur simpan menjadi lebih panjang serta di beberapa daerah konsumen untuk menjamin kecukupun pasokan lebih lama.

“Kepada seluruh daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kemenkeu) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bahwa tidak perlu ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, serta pemanfaatan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial,” katanya.

Baca juga: Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Ke depan, lanjut Menko Airlangga, TPIP dan TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama setelah penyesuaian BBM guna mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali.

Tak hanya itu, guna menjaga akuntabilitas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memberikan dukungan melalui pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

Turut dilaksanakan serangkaian implementasi aksi nyata yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Adapun kegiatan tersebut meliputi penandatanganan KAD, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada kelompok tani, penyerahan bibit cabai maupun bantuan sarana-prasaran pertanian.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Indonesia Berkomitmen Capai Target Net Zero Emission pada 2060

TPID atasi inflasi di daerah

Dok. ekon.go.id Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pengumuman pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Awards 2022.

Pada kesempatan itu, ada juga pengumuman TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah.

Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori, yakni TPID Terbaik Provinsi, TPID Terbaik Kabupaten/Kota. serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan, pemenang TPID dan para nominasi dalam tiga kategori tersebut telah diusulkan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) pada kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah.

“Diharapkan dengan tambahan insentif tersebut dapat memacu daerah semakin inovatif dalam perumusan kebijakan yang langsung menyasar pada permasalahan inflasi masing-masing,” ujar Menko Airlangga.

Adapun rangkaian pemenang TPID Awards 2022 adalah sebagai berikut:

Wilayah Sumatera

• TPID Terbaik Provinsi: Bengkulu
• TPID Terbaik Kabupaten/Kota: Kota Pekan Baru
• TPID Kabupaten/Kota Berprestasi: Kabupaten Tanah Datar

Wilayah Jawa-Bali

• TPID Terbaik Provinsi: Jawa Barat
• TPID Terbaik Kabupaten/Kota: Kabupaten Banyuwangi
• TPID Kabupaten/Kota Berprestasi: Kabupaten Blitar

Wilayah Kalimantan

• TPID Terbaik Provinsi: Kalimantan Timur
• TPID Terbaik Kabupaten/Kota: Kota Pontianak
• TPID Kabupaten/Kota Berprestasi: Kabupaten Landak

Wilayah Sulawesi

• TPID Terbaik Provinsi: Sulawesi Selatan
• TPID Terbaik Kabupaten/Kota: Kota Gorontalo
• TPID Kabupaten/Kota Berprestasi: Kabupaten Bone Bolango

Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua

• TPID Terbaik Provinsi: Nusa Tenggara Barat
• TPID Terbaik Kabupaten/Kota: Kota Mataram
• TPID Kabupaten/Kota Berprestasi: Kabupaten Lombok Barat