Perpres FIR Diteken, Luhut Bantah Anggapan Sebagian Wilayah Udara Indonesia Dikuasai Singapura

Penjelasan pemerintah soal FIR masih dikuasai Singapura

Adapun dilansir dari siaran pers pemerintah pada Januari 2022 lalu, salah satu poin kesepakatan dalam FIR adalah soal hak Indonesia terkait Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial.

Rilis resmi pemerintah merinci penjelasan Menhub Budi Karya Sumadi yang menjelaskan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura memberikan PJP di sebagian area FIR Indonesia yang berbatasan dengan FIR Singapura.

Artinya, sebagian wilayah pada FIR yang kini diambil alih Indonesia masih akan tetap dipegang atau dikuasai oleh Singapura.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres soal FIR, Pengelolaan Ruang Udara Kepulauan Riau-Natuna Kembali ke NKRI

"Indonesia akan memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0-37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura," demikian keterangan dalam siaran pers Pemerintah.

Di wilayah tertentu itu, Indonesia baru bisa mengelola penerbangan di ketinggian 37.000 kaki ke atas.

Hal itu disebut agar pengawas lalu lintas udara kedua negara, dapat mencegah fragmentasi dan mengkoordinasikan secara efektif lalu lintas pesawat udara yang akan terbang dari dan menuju Singapura pada ketinggian tertentu tersebut.

Pemerintah juga mengatakan pendelegasian PJP secara terbatas pada area tertentu FIR Jakarta kepada Singapura tidak mengecualikan kewenangan Indonesia untuk melaksanakan aktivitas sipil dan militer sesuai kedaulatan dan hak berdaulat di ruang udara Indonesia.

"Otoritas penerbangan Indonesia tetap mengoordinasikan penerbangan di seluruh area FIR Jakarta," papar pemerintah.