Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran untuk Hiburan Malam, Kepala Sekretariat Bawaslu Depok Dipecat

Kompas.com - 06/09/2022, 14:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Syamsu Rahman, disebut telah diberhentikan dari jabatannya.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi SDM Bawaslu RI, Herwyn Malonda, ketika ditanya tindak lanjut kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Bawalsu Depok senilai Rp 1,1 miliar.

"Kasek (Kepala Sekretariat) Depok sudah diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu (RI)," ungkap Herwyn kepada Kompas.com pada Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya, Herwyn mengatakan, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, telah mengarahkan Sekretaris Bawaslu Jawa Barat untuk memantau masalah dugaan penyalahgunaan dana hibah APBD Depok 2020 yang dilakukan pegawai Bawaslu Depok.

Kasus itu kini tengah diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok.

Baca juga: Pegawai Bawaslu Depok Diduga Pakai Rp 1,1 Miliar Dana Hibah APBD untuk Kepentingan Pribadi

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Rio Rahmat Rahmatu mengungkapkan, dana hibah yang diduga disalahgunakan ini seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pengawasan Pilkada Kota Depok Tahun 2020.

Menurutnya, dana hibah APBD Depok tahun 2020 untuk Bawaslu Depok senilai Rp 15 miliar.

Uang senilai Rp 1,1 miliar diduga disalahgunakan dengan cara dicairkan. Kemudian, digunakan untuk keperluan pribadi dan kegiatan hiburan malam.

"Tak tanggung-tanggung dana yang ditransfer oknum tersebut bernilai Rp 1,1 miliar rupiah tanpa sepengetahuan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Depok," kata Andi Rio, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Kejari Usut Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah APBD oleh Pegawai Bawaslu Depok untuk Hiburan Malam

Kemudian, Andi Rio mengatakan, uang hibah senilai Rp 1,1 miliar yang diduga disalahgunakan tersebut belum juga kembali ke rekening Bawaslu Kota Depok.

"Diduga ulah oknum Kepala Sekretariat Kota Depok, digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara dicairkan dengan melawan prosedur keuangan," ujar Andi Rio.

"Dan juga oleh oknum bendahara diduga dilakukan penarikan tunai senilai miliaran rupiah yang tidak sesuai juknis," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Serangan 'Ransomware' PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Nasional
Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi 'Online', Disusul Jateng dan Jatim

Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi "Online", Disusul Jateng dan Jatim

Nasional
PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma 'Bargaining' PKS

PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma "Bargaining" PKS

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas 'Ransomware', Data Cadangan Diduga Rusak

Pusat Data Nasional Diretas "Ransomware", Data Cadangan Diduga Rusak

Nasional
Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Ditanya soal Pilkada Jateng, Puan: Pacul Bisa, Ahmad Luthfi Mungkin

Nasional
25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

25 Kandidat Bupati-Wali Kota Nonpartai Gugur Pencalonan

Nasional
Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com