Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menimbang Capres Perempuan di Pilpres 2024

Kompas.com - 06/09/2022, 14:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kepemimpinan perempuan di banyak negara sudah banyak teruji dalam mengatasi berbagai permasalahan, termasuk juga di Indonesia. Para kepala daerah perempuan telah berhasil melakukan banyak terobosan untuk progresivitas daerahnya.

Hasil survei yang dilakukan Kedaikopi mestinya dapat menjadi peta awal siapa-siapa saja capres perempuan yang layak diberikan dukungan oleh partai politik. Meskipun dari beberapa nama yang muncul masih fluktuatif tetapi nama-nama yang muncul dapat menjadi acuan dalam waktu dekat.

Dengan komunikasi politik yang masih acak, tidak ada salahnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon presiden perempuan yang tidak hanya ada satu nama. Sebab, partai politik menjadi kunci penting untuk mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk melahirkan kandidat calon presiden perempuan.

Perbaikan kualitas demokrasi

Penulis meyakini bahwa partai tidak kekurangan kader perempuan yang berkualitas. Tunjukkan bahwa inklusivitas pemilu, kesetaraan, keadilan bukan hanya sekedar wacana belaka tetapi harus menjadi implementasi serius untuk ditindaklanjuti oleh partai politik sebagai perwujudan bahwa demokrasi ini hadir tidak meninggalkan kaum perempuan.

Buktikan bahwa situasi politik hari ini memang ramah perempuan. Riset yang dilakukan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) yang bekerja sama dengan Global Institute for Women Leadership King’s College menunjukkan ada hubungan atau korelasi positif antara kepemimpinan perempuan dan perbaikan kualitas demokrasi.

Riset tersebut dikaji lebih dari 500 penelitian empiris di berbagai negara. Hal ini membutktikan bahwa demokrasi tidak hanya ditandai perhelatan elektoral rutin selama lima tahun saja, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsp kebebasan, dan kesetaraan untuk semua orang (Meyer, 2020).

Baca juga: Kualitas Demokrasi Filipina versus Korea Selatan, Mengapa Begitu Timpang?

Indonesia sangat mungkin menuju ke arah sana selama ada political will yang kuat dari partai politik.

Tentu saja capres yang diusung oleh partai politik yakni perempuan yang memiliki track record baik, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang membuat demokrasi kita semakin sehat, bukan malah sebaliknya membuat demokrasi kita semakin terpuruk.

Menghadirkan representasi capres perempuan tidak hanya untuk inklusivitas pemilu tetapi juga menjadi kekuatan altermatif demokrasi yang bersih dan efektif. Meski memang kita perlu sadari bahwa nama-nama perempuan yang layak jadi capres juga masih sangat terbatas.

Untuk itu, ke depan partai politik perlu berupaya melakukan kaderisasi secara sistematik dan berkesinambungan. Partai dinilai optimal menjalankan kewajibannya tatkala mampu menghadirkan calon pemimpin perempuan berkulitas dan berintegritas ke publik, bukan yang memiliki popularitas tetapi mengaburkan kapasitas.

Fungsi kaderisasi di internal partai sangat penting untuk mengedepankan spirit perubahan dan transformasi generasi yang semakin terbuka agar tidak menghambat kader perempuan untuk ikut berkontestasi secara sehat dan beradab di kepemimpinan nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com