Besok Buruh Bakal Demo Tolak Harga BBM, Jokowi: Sampaikan dengan Cara yang Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh para buruh yang menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Presiden Jokowi meminta demonstrasi dilakukan dengan cara yang baik.

"Ya ini kan negara demokrasi, sampaikan dengan cara-cara yang baik ya," ujar Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) malam.

Diberitakan, serikat buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada 6 September 2022, di 33 provinsi.

Baca juga: Besok, Buruh di 34 Provinsi Demo Serentak Tuntut Pemerintah Turunkan Harga BBM

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang bakal turun ke jalan.

Sementara aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung MPR/DPR.

Bersama aksi tersebut, buruh akan mendesak Pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said Iqbal melalui pernyataan tertulis, Minggu (4/9/2022).

Baca juga: Demo Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM Akan Dilakukan Besok, Berpusat di Gedung DPR

Said mengatakan, ada beberapa alasan buruh menolak kenaikan harga BBM.

Pertama, harga BBM naik tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli sudah turun 30 persen saat ini.

Oleh karenanya, dengan kenaikan harga BBM, daya beli diperkirakan turun jadi 50 persen.

Di sisi lain, kata Said, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir.

Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," kata Said Iqbal.

Baca juga: Wagub DKI: Jangan Sampai Ada Pihak yang Memboncengi Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM