Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKOPI: Presiden Perempuan Diterima 55,5 Persen Responden

Kompas.com - 03/09/2022, 12:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan 55,5 persen responden menerima perempuan untuk menjadi seorang presiden.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyatakan, angka tersebut meningkat bila dibandingkan survei serupa yang pada November 2021 lalu.

"Kami bulan November pernah tanya pertanyaan yang sama, ternyata naik. Bulan November kemarin 34,2 persen saja yang setuju presiden perempuan, sekarang naik jadi 55,5 persen," kata Kunto dalam acara Polemik MNC Trijaya, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Kunjungi Kader PDI-P di Lampung Selatan, Puan Harap Ada Presiden Perempuan pada 2024

Berdasarkan survei ini, ada sejumlah alasan mengapa responden menerima/menyukai calon presiden perempuan, antara lain berani mengambil tindakan/keputusan/tegas (24,5 persen).

Kemudian, peduli/ramah/merakyat (15,4 persen), jujur/adil (11 persen), emansipasi wanita (10,2 persen), serta inovatif/cerdas (9,4 persen).

Survei ini juga bertanya kepada responden yang menjawab tidak setuju terhadap presiden perempuan mengenai alasan mereka.

Jawabannya antara lain, 36,6 persen dari mereka meilai laki-laki lebih berkompeten dalam memimpin, menyalahi kodrat/ajaran agama/budaya (25,2 persen), dan kurang tegas (13,9 persen).

Baca juga: Puan Harap 2024 Ada Presiden Perempuan, Politisi Golkar Airin: Kita Harus Saling Dukung

Sementara itu, responden yang menerima presiden perempuan menilai ada sejumlah kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin perempuan.

Kualitas itu antara lain tegas dan berwibawa (25,3 persen), kebijakan prorakyat (20,5 persen), bijaksana (17,6 persen), jujur dan amanah (13,4 persen), serta pintar/menempuh pendidikan tinggi (10,3 persen).

Selain itu, survei juga menangkap bahwa 62,4 persen responden menilai presiden perempuan mampu mengatasi permasalahan utama Indonesia seperti kenaikan harga bahan pokok, penegakan hukum, dan penanganan Covid-19.

Angka tersebut lebih tinggi dari angka penerimaan publik terhadap presiden perempuan yang sebesar 55,5 persen.

Menurut Kunto, hal ini menandakan bahwa sosok perempuan lebih mudah diterima menjadi pemimpin untuk mengatasi masalah-masalah spesifik ketimbang hal yang abstrak.

"Jadi sekali lagi, perempuan dianggap kompeten atau mampu ketika masalahnya konkrit, kalau masalahnya abstrak, asosiasinya masih banyak ke laki-laki," kata Kunto.

Adapun survei ini diselenggarakan pada 3-18 Agustus 2022 dengan metode wawancara tatap muka kepada 1.197 responden berusia 17-65 tahun di 34 provinsi se-Indonesia.

Survei ini memiliki margin of error ± 2.89 persen pada interval kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com