Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkominfo Diminta Telusuri Dugaan Kebocoran 1,3 Miliar Data Nomor Ponsel

Kompas.com - 02/09/2022, 16:32 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Digital Forensik Ruby Alamsyah mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menelusuri penyebab terjadinya dugaan kebocoran 1,3 miliar data yang berasal dari registrasi kartu SIM prabayar.

Data miliaran nomor telepon seluler ini diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums". Dugaan ini tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka, pada 31 Agustus 2022.

"Data ini yang kuasai siapa? Yang berwenang siapa? Itu kan tetap saja Kominfo, mestinya dia yang bertugas untuk melakukan penelusuran," ujar Ruby kepada Kompas.com, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Anggota DPR Minta Pemerintah Tetapkan Penanggung Jawab Kedaulatan Data

Adapun berdasarkan unggahan Bjorka, data yang bocor itu memuat sejumlah perincian, seperti nomor telepon, identitas pengguna berupa nomor induk kependudukan (NIK), nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait.

Hacker yang menjual data tersebut juga menyertakan logo Kominfo dalam unggahannya. Meski demikian, sejauh ini belum teridentifikasi sumber data yang dibobol oleh hacker tersebut.

Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, serta operator seluler kompak mengelak bahwa kebocoran data tersebut bersumber dari mereka.

"Kalau melihat sampel data dan narasi yang disebutkan oleh pelaku, data yang bocor itu semua berisi data operator. Kalau kita berandai-andai data bocor di operator, menurut saya, sangat kecil kemungkinan, karena apa? Ini multi operator, masa diretasnya berbarengan," papar Ruby.

"Kominfo membantah dengan bahasa mereka tidak memiliki sistem atau aplikasi yang menyimpan data seperti itu, kata-katanya kurang lebih 'saya enggak nyimpen', itu ngeles secara halus menurut saya, itu bahasa humas, itu teknik humas," ucapnya.

Dengan demikian, Ruby mendorong Kominfo untuk turut menelusuri dugaan kebocoran data pribadi masyarakat tersebut. Ia menekankan bahwa Kominfo merupakan lembaga negara yang berfungsi mengatur segala data yang dimiliki oleh operator seluler.

"Logikanya, dia (Kominfo) adalah regulator dari peraturan tersebut, operator kan memproses dan menyimpan data itu karena aturan dari Kominfo kan," papar Ruby.

Baca juga: Hasil Penelusuran Kemendagri soal 1,3 Miliar Data SIM Card Indonesia Bocor

Adapun selain nomor telepon dan NIK, nama operator juga terlihat pada sampel data 1,3 miliar registrasi kartu SIM yang dijual di forum online.

Serupa dengan Kominfo dan Dukcapil, operator seluler juga menyatakan bahwa data itu bukan bocor dari sistem perusahaan.

Bahkan, operator mengeklaim data pelanggan yang disimpan di internal perusahaan aman dan dilindungi sesuai standar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com