Antisipasi Kenaikan BBM, Mendagri Minta Daerah Siapkan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Kita minta kepala daerah siap-siap memberikan bantuan kepada masyarakat, namanya jaring pengaman sosial, bansos," kata Tito seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Tito menyebutkan, ada empat sumber anggaran yang bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bantuan sosial tersebut.

Baca juga: Sudah Cukupkah Dana Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Meredam Dampak Kenaikan Harga BBM?

Pertama, Tito menyebut, ada sisa anggaran bantuan sosial sebesar Rp 7 triliun se-Indonesia yang bisa dihabiskan sebelum tahun 2022 berakhir.

"Daripada nanti menjadi sisa lebih di akhir tahun, lebih baik direalisasikan biar ada uang yang beredar di masyarakat, memperkuat daya beli masyarakat," kata Tito.

Kedua, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar 30 persen dari sisa dana desa sebesar Rp 22 triliun digunakan untuk membantu masyarakat desa yang bakal terdampak kenaikan harga BBM.

Ketiga, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum untuk kebutuhan bantuan sosial.

Baca juga: Pemda Diminta Alokasikan Dua Persen Dana Transfer Umum untuk Sektor Transportasi

Keempat, Tito mendorong agar belanja tidak terduga yang masih tersisa Rp 12 triliun se-Indonesia dapat dialokasikan untuk pengendalian inflasi.

"Ini kan sisa tinggal 4 bulan, kita bersyukur enggak ada bencana besar kan, jadi sebagian tetap disisihkan buat bencana misalnya 30 persen dari sisa Rp 12 triliun," kata Tito.

"Yang lainnya secara perlahan tiap bulan berikan dukungan untuk penanganan inflasi," ujar dia.

Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.

Baca juga: Subsidi BBM Dinikmati Kaum Mampu, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Ia mengatakan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Namun, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.

Terlebih, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.

"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).