Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Tiga Periode, Dilawan Demokrat, Diingatkan Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat.

Isu itu diembuskan pendukung Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

Jokowi pun kembali memberikan tanggapan atas permintaan itu.

Ia menegaskan tetap bertahan pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal adalah dua periode.

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Tegas Ingatkan Pendukungnya Tak Lanjutkan Wacana Presiden 3 Periode

Namun, atas nama demokrasi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak dapat meredam narasi tersebut.

“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” paparnya.

Namun demikian, wacana itu ditanggapi oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Politisi senior sekaligus Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengaku kaget dengan kembalinya isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Projo: Kita Tak Bisa Halangi Rakyat Ingin Dukung Jokowi 3 Periode

Ia mengira wacana tersebut telah mati usai Jokowi meminta para menterinya berhenti membicarakan usulan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya berpandangan wacana itu sah saja disampaikan.

Namun demikian, ia meminta semua pihak untuk kembali mengingat perjuangan aktivis '98 untuk membatasi masa jabatan presiden.

Dianggapi khianati semangat reformasi

Andi mengatakan, wacana untuk menambah masa jabatan presiden merupakan bentuk tak menghargai semangat reformasi.

Ia menilai, semangat reformasi adalah membatasi kekuasaan seseorang di puncak pemerintahan.

“Ini adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan dari elite yang berkuasa yang menyalahi konstitusi dan mengkhianati amanah reformasi,” ujar Andi kepada Kompas.com, Senin (29/8/2022).

Ia pun menganggap sikap Jokowi inkonsisten dalam menanggapi munculnya wacana tersebut.

“Dulu beliau sempat berkata bahwa orang-orang ini seperti menampar muka beliau, tapi rupanya beliau senang dan terbuai,” ucapnya.

Andi meminta Jokowi lebih baik fokus menyelesaikan pemerintahannya ketimbang turut campur pada urusan politik.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode Muncul Lagi, Andi Mallarangeng: Saya Kira Isu Ini Sudah Mati

Ia menegaskan, Partai Demokrat bakal terus memberikan resistensi atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Karena itu hanya ada satu kata atas wacana tiga periode ini, lawan!,” tandasnya.

Tetap ingatkan konstitusi

Willy sepakat dengan pandangan Jokowi bahwa munculnya wacana itu merupakan bentuk dari demokrasi.

"Sebagai freedom of expression, diskursus, sebagai political discourse memang sah. Political discourse, itu tentu sah, bagian dari freedom of expression, tinggal nanti dia jadi keputusan politik apa," ungkapnya.

Akan tetapi, Willy tetap mengingatkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tetap menyatakan masa jabatan presiden maksimal adalah dua periode.

Baca juga: Empat Kali Wacana Presiden 3 Periode, Sikap Jokowi Dulu dan Kini

Sebagai wacana politik, hal itu wajar dimunculkan. Namun, keputusan untuk mengubah aturan ada di partai politik dan MPR.

"Decision-nya itu di mana, di partai, di MPR-lah, kan itu mengubah UUD, tapi sebagai discourse sebagai diskusi wajar ya,” tuturnya.

“Apakah itu sebangun dengan decision, political decision, itu yang kemudian harus dipertimbangkan, apakah itu sama dengan etik?" sambung Willy.

Ia pun turut meminta semua pihak mengingat semangat dari amendemen keempat UUD 1945.

"Etik terhadap kenapa UUD diubah, itu dari proses pembatasan kekuasaan. Itu spiritnya, aku kan bagian dari teman-teman yang berjuang untuk '98, mau merevisi UUD kan. Bagaimana pembatasan kekuasaan itu jadi spirit awal, mungkin itu harus di-remain aja," pungkasnya.