Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah dan Qris Antarnegara

Kompas.com - 29/08/2022, 10:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) antarnegara di Gedung Thamrin, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi perkembangan ekonomi digital Indonesia yang melaju pesat.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QR Code Indonesian Standard, Qris antarnegara," ujar Jokowi sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Luncurkan QRIS Jakpreneur, Pemprov DKI Bisa Pantau Secara Langsung Perkembangan UMKM

Menurut dia, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa.

"Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti, dan ini terjadi di semua negara," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga Qris QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi," tegasnya.

Artinya, lanjut Jokowi, saat ini Indonesia tidak terlalu tertinggal dalam hal teknologi pembayaran digital.

Secara khusus, Presiden kemudian menyampaikan sejumlah pesan. Pertama, mengenai KKP Domestik, dia meminta Gubernur Bank Indonesia, Bank Indonesia, perbankan Indonesia, utamanya Himpunan Bank Negara (Himbara) betul-betul mendampingi, mengawal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera masuk ke sistem tersebut.

"Sehingga, terjadi kecepatan, kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini, mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," tegasnya.

Baca juga: BI: QRIS Sudah Digunakan Lebih dari 20 Juta Pengguna

"Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini betul-betul kita taati bersama. Sehingga, belanja-belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk dalam negeri," jelas Jokowi.

Pesan yang kedua, untuk Qris, Jokowi meminta agar bisa dikoneksikan antarnegara.

Dengan demikian, dapat memudahkan UMKM dan dunia pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

"Baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN, dan kita harapkan terjadi efisiensi, dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," tutur Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com