Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/08/2022, 20:08 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pemerintah mengurungkan wacana menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan berdasarkan kajian cepat yang dilakukan Ombudsman, mayoritas pembeli di SPBU merupakan pengguna Pertalite dan Solar dengan angka di atas 70 persen.

“Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini,” kata hery dalam keterangan resmi yang Kompas.com terima, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Wapres: Tunggu Saja, Mudah-mudahan Ada Solusi

Sebagai informasi, Ombudsman melakukan kajian cepat terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi, salah satunya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.

Survei dilakukan dengan mewawancarai 781 responden di 66 SPBU yang tersebar di 31 provinsi. Responden hanya diambil dari SPBU yang menerapkan MyPertamina.

Ombudsman juga hanya memilih pengendara mobil pribadi di bawah 1.500 cc, motor di bawah 250 cc, pengendara angkutan barang, dan angkutan umum.

Survei dilakukan pada 8-12 Agustus dengan metode purposive random sampling.

Baca juga: Masalah BBM dan Ancaman Stagflasi

Hery mengatakan, kenaikan harga BBM akan menyulut keresahan masyarakat. Jumlah pengguna Pertalite dan Solar yang mendominasi konsumen SPBU juga penting diperhatikan.

Pihaknya memprediksi jika harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, akan terjadi inflasi hingga 0,97 persen.

“Oleh karena itu pemerintah diminta tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Hery.

Di sisi lain, temuan Ombudsman menyimpulkan bahwa mayoritas pembeli di SPBU merupakan masyarakat menengah bawah.

Sebanyak 82 persen dari seluruh responden memiliki penghasilan kurang dari Rp 500 ribu hingga Rp 4,5 juta.

Baca juga: Pertalite-Solar Bakal Naik? Ini Tips Hemat BBM agar Pengeluaran Tak Boncos

“Responden konsumen SPBU didominasi oleh golongan masyarakat menengah ke bawah,” ujar Hery.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan membuka peluang menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang merancang skema menyesuaikan harga guna mengurangi beban subsidi.

Menurut Luhut, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 502 triliun. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, tanggungan tersebut bisa meningkat hingga lebih dari Rp 550 triliun pada akhir tahun nanti.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.