PDI-P Siap Hadapi Kemungkinan 2 atau 3 Calon Presiden pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya siap menghadapi Pilpres 2024 dengan kemungkinan lebih dari dua pasangan calon.

"Kalau tentang pilpres, mau beberapa calon, PDI-P ngalir saja, dua calon, tiga calon kita siap," kata Hasto usai diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis, (25/8/2022).

Meskipun demikian, Hasto mengakui PDI-P ingin agar hanya dua pasangan calon yang ikut pilpres.

Baca juga: Manuver PDI-P Jelang Pemilu 2024: Megawati Gembleng Kader hingga Safari Politik Puan

Ia berdalih bahwa hal tersebut demi terselenggaranya pemilu satu putaran, yang dianggap menghemat anggaran negara di tengah situasi global yang tak menentu.

"Dalam situasi ketika pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian global, maka Indonesia memerlukan pelaksanaan pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran," ungkapnya.

Baca juga: Soal Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Fraksi PDI-P Usul Bentuk Pansus

Ia berharap, partai-partai politik dapat menjalin kerja sama dan kesepakatan di awal.

Menurutnya, jika pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon (paslon), ujung-ujungnya, kontestasi bakal mengerucut pada dua pasangan calon juga.

"Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," ujar Hasto.

"Pandangan ini bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerjasama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon. Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDI-P siap bertanding dengan dua atau tiga paslon," kata dia.

Baca juga: PDI-P Cari Rekan Koalisi Pemilu 2024 hingga Oktober

Ia menepis anggapan bahwa pilpres yang diikuti oleh dua pasangan calon bakal menimbulkan politisasi identitas.

Memang, dalam dua pemilu terakhir di mana PDI-P menjadi pemenangnya, pilpres berlangsung hanya dengan dua kandidat, yaitu Joko Widodo versus Prabowo Subianto, dan isu politik identitas mengemuka di dua perhelatan itu.

“Ada yang berpendapat bahwa dua pasangan akan menghindarkan diri dari politik identitas. Lho, politik Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur," kata Hasto.

"Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakanlah cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban," tutupnya.