Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: 241 Calon TKI Ilegal Berhasil Dipulangkan dari Kamboja

Kompas.com - 25/08/2022, 16:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan, sebanyak 241 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi calon TKI ilegal berhasil dipulangkan.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, calon TKI ilegal itu semula bakal berangkat dari Medan menuju Kamboja.

Namun, pemulangan berhasil dilakukan berkat kerja sama antara Kemenlu, Kemenhub, Kemenaker, BP2MI, dan Polres Sumatera Utara. Pemulangan dan penyelamatan ini terjadi dalam beberapa kali gelombang.

"Selama periode Juli hingga Agustus 2022 telah berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia sebanyak 241 WNI dalam berbagai gelombang pemulangan," kata Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Berangkat ke Kamboja dengan Pesawat Carter, 212 Calon TKI Ilegal Ditangkap di Kualanamu

Judha menuturkan, calon TKI ilegal itu merupakan korban penipuan perusahaan berbasis daring (online scam) yang merekrut calon TKI secara ilegal alias non prosedural.

Perusahaan tidak terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Setelah adanya informasi soal perekrutan calon TKI ilegal, Kemenlu telah melakukan berbagai upaya teknis maupun diplomasi tingkat tinggi.

Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja.

Setelah berhasil dipulangkan kata Judha, 241 WNI diserahterimakan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk rehabilitasi dan reintegrasi dengan keluarga masing-masing di daerah.

Baca juga: Peras TKI di Hong Kong, Seorang Influencer Gaming Ditangkap

"Bareskrim Polri juga melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus untuk langkah-langkah penegakan hukum. Pihak Polda Sumut juga telah melakukan penangkapan terhadap 3 perekrut. Kami mengapresiasi penangkapan tersebut," tutur Judha.

Lebih lanjut Judha memerinci, perekrutan calon TKI ilegal meningkat tajam di banding tahun lalu. Pada tahun 2021, Kemenlu KBRI Phnom Penh telah memulangkan 119 WNI.

Namun, pada 2022, pemulangan WNI sepanjang Januari-Agustus sudah melonjak menjadi 446 orang, termasuk 241 orang yang dipulangkan pada periode Juli - Agustus 2022.

Judha menyebut, kasus-kasus perekrutan calon TKI ilegal bukan hanya terjadi di Kamboja, melainkan di sebagian negara Asia. KBRI beberapa kali menangani kasus yang sama di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina.

Baca juga: Coba Menyeberang ke Malaysia lewat Pelabuhan Tikus, 10 Calon TKI Ilegal Ditangkap

"Hal ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan juga pemberangkatan secara non prosedural masih terus terjadi," jelas Judha.

Sebagai informasi, jumlah calon TKI ilegal yang dipulangkan bertambah dari sebelumnya 212 WNI. Mereka diduga hendak berangkat dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara dengan pesawat carteran pada Jumat (12/8/2022) sekitar 14.30 WIB.

Berdasarkan penelusuran polisi, 212 orang itu diberangkatkan oleh PT. MEB yang terdaftar sebagai perusahaan di bidang konsultan networking dan cyber optic. Proses rekrutmen TKI ilegal ini dilakukan secara online dengan iming-iming gaji sebesar Rp 5 juta sampai Rp 8 juta.

“Dari hasil wawancara dengan penumpang, kami menduga mereka ini akan bekerja di Kamboja tanpa dilengkapi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, kami melakukan pendalaman dan menunda keberangkatan pesawat tersebut,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Johanes Fanny Satria CA, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com