Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang Kompas: 16,1 Persen Responden Belum Tentukan Parpol Pilihan, 9,1 Persen Belum Pilih Capres

Kompas.com - 22/08/2022, 09:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022 menunjukkan, publik belum sepenuhnya menyatakan dukungan politik kepada partai politik ataupun calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan survei tersebut, ada 16,1 responden yang belum menentukan partai yang akan dipilih, sedangkan 9,1 persen responden belum menjatuhkan pilihan kepada calon presiden.

"Ini menunjukkan bahwa mengambil hati mereka yang belum secara tegas menyatakan pilihannya bisa menjadi strategi elektoral yang menentukan hasil pemilu," kata peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiyarko, dikutip dari Kompas.id.

Baca juga: Jokowi Dinilai Hendak Lecut Kerja Menterinya Jelang Pemilu 2024 dengan Gulirkan Wacana Reshuffle

Sebab, meski jumlah undecided voters tersebut terbilang kecil, jumlah itu juga sangat menentukan bila dilihat dalam konteks pilihan politik dalam pemilu.

Pertama, ambang batas parlemen yang harus dicapai agar partai politik menempatkan kadernya di Senayan adalah 4 persen, artinya jumlah undecided voters saat ini empat kali lipat ambang batas parlemen.

Kedua, berkaca dua pemilu presiden terakhir, selisih yang diperoleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak lebih dari 11 persen.

Pada Pilpres 2014, pasangan Jokow Widodo-Jusuf Kalla mengungguli Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan selisih suara 6,3 persen.

Lima tahun kemudian, Jokowi-Ma-ruf Amin unggul 11 persen dibandingkan Prabowo-Sandiaga.

"Baik angka ambang batas parlemen maupun selisih perolehan suara pemilu presiden dalam dua tahun terakhir berada di bawah persentase responden yang belum menyatakan pilihannya dalam survei," kata Vincentius.

Baca juga: Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Di samping itu, bila melihat trennya, jumlah responden yang belum menentukan pilihan pada Juni 2022 menunjukkan penurunan untuk pilihan partai dibandingkan survei yang diselenggarakan pada Januari 2022.

Angka penurunan jumlah undecided voters partai politik sekitar 1,5 persen.

Sebaliknya, untuk pilihan presiden, responden yang belum menyebutkan nama sebagai presiden bertambah sekitar 1,8 persen.

Vincentius menyampaikan, mereka yang belum sepenuhnya memberikan pilihan politik dapat menjadi gambaran ceruk pemilih yang merasa aspirasi atau harapannya belum terwakili oleh program yang ditawarkan partai politik dan para pemimpin saat ini.

"Mengingat kondisi ini, parpol dan kandidat calon presiden harus berupaya keras meyakinkan undecided voters ini agar tidak bertransformasi menjadi golput atau tidak memilih," tulis dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com