Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Soroti Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Kompas.com - 16/08/2022, 09:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengungkapkan, pihaknya meminta pemerintah menyoroti dampak daripada krisis global yang mulai dirasakan Indonesia.

Krisis global yang dimaksud yaitu akibat Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga persaingan dagang Amerika dan China.

"Nah kita harus bisa membaca sinyal ini untuk bisa waspada dan bersiap-siap sebagai bangsa untuk mengatasinya secara bersama-sama," kata Bambang dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Maruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat krisis global adalah pembangunan ekonomi Indonesia.

Misalnya, contoh Bamsoet, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus meningkat agar masyarakat bisa membeli bensin dengan harga yang stabil.

Menurut Bamsoet, jumlah subsidi untuk BBM kini mencapai Rp 502 triliun.

Selain itu, ada pula persoalan naiknya harga tiket pesawat dan harga komoditas lainnya.

"Yang kita perlu antisipasi adalah bagaimana kekuatan APBN kita untuk menopang semua akibat daripada ekonomi global ini," ungkap dia.

Baca juga: Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, potensi dampak ekonomi yang semakin besar perlu diwaspadai pemerintah.

Meskipun, Indonesia dinilai termasuk negara yang kecil memiliki risiko inflasi maupun dampak krisis global.

"Tapi kita harus waspada, karena IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia sudah memperingatkan setidak-tidaknya 66 negara akan mengalami kebangkrutan dan Presiden kemarin menyampaikan ekonomi tahun ini suram dan tahun depan gelap," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini.

Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia, seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional, dan semua kepala negara G7.

"Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit, terus kemudian tahun depan seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia, hati-hati, bukan Indonesia, yang saya bicarakan tadi dunia," ujar Jokowi saat membuka Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Convention Center di Bogor, sebagaimana disiarkan YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com