Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

Kompas.com - 11/08/2022, 17:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan di Tanah Air.

Hal ini dikarenakan krisis pangan yang sedang melanda sejumlah negara di dunia.

"Kita pun harus hati-hati dan harus waspada terhadap yang namanya krisis pangan, jangan sampai terjadi di negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga pasokan pangan wajib (dilakukan)," ujar Jokowi, di sela-sela peninjauan dan penanaman kelapa genjah bersama para petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Selain pasokan pangan, presiden juga menegaskan pentingnya menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi ketimpangan antardaerah di Indonesia.

Sebab, ketimpangan pangan dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat.

Jokowi juga mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.

"Misalnya, urusan gandum, ini gandum di kita ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur misalnya sorgum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini akan sangat mengurangi impor kita," katanya.

Terakhir, presiden pun menegaskan pentingnya menjaga nilai inflasi bahan pangan agar tetap stabil sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat.

"Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan, harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harganya tidak memberatkan daya beli masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Alami Krisis Pangan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan potensi kekurangan pangan dan kelaparan yang bisa melanda 800 juta warga dunia.

Kondisi tersebut bisa terjadi jika krisis pangan yang dihadapi dunia tak segera dicari solusinya.

"Kita tahu, dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang saat ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan di beberapa negara sudah mulai," ujar Jokowi usai meninjau penanaman kelapa genjah di Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

"Dan diperkirakan ini kalau tidak ada solusi bisa masuk ke 800 juta orang akan kekurangan pangan dan kelaparan," tegasnya.

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Tak Takut dengan Potensi Resesi pada 2023

Oleh karenanya, presiden meminta agar lahan yang tidak produktif mulai diproduktifkan kembali.

Lahan-lahan tersebut menurutnya bisa ditanami cabai atau bahan pangan lainnya.

"Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, harusnya rumah tangga rumah di desa-desa itu bisa menanam itu di polybag atau di pekarangannya," jelas Jokowi.

"Sehingga tidak ada yang namanya ini kekurangan cabai, atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian," lanjut kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com