Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Kompas.com - 11/08/2022, 18:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat harus mengetahui negara menanggung subsidi yang tidak sedikit.

Menurutnya, subsidi diberikan agar harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas tetap terjangkau

"Masyarakat harus diberi tahu, bahwa negara menanggung subsidi yang tidak sedikit. Ini semata-mata agar harga BBM dan gas tetap terjangkau," ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (11/8/2022).

Moeldoko menuturkan, nilai pemberian bansos dan subsidi BBM saat ini sudah lebih dari Rp 500 triliun.

Baca juga: Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas.

Dia melanjutkan, publik harus tahu bahwa pemerintah telah bekerja keras menjawab berbagai tantangan global.

Moeldoko mencontohkan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kondisi Indonesia masih relatif baik. Ekonomi kita pada kuartal II tumbuh 5,44 persen. Begitu juga dengan inflasi yang masih terkendali di bawah 4 persen. Ini bentuk kerja keras pemerintah yang publik harus tahu," ungkapnya.

Baca juga: Moeldoko: Subsidi Capai Rp 502 Triliun, Mohon Hemat Gunakan BBM

Di sisi lain, lanjut dia, saat ini ruang publik dipenuhi oleh isu negatif, disinfomasi, dan berita bohong yang terus menerus muncul dan berpotensi menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

Padahal program, kebijakan, dan capaian pemerintah menurutnya sangat banyak.

"Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menilai, dengan banyaknya informasi tentang kinerja pemerintah, maka bisa menutup peluang pihak-pihak yang terus mengisi ruang publik dengan narasi pemerintah tidak pro rakyat.

"Masyarakat jangan dibuat bingung. Mari kita isi ruang publik dengan narasi positif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com