Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Kompas.com - 10/08/2022, 23:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani telah membentuk tim advance yang bertugas membantu safari politiknya.

Ia menyatakan, hal itu sudah umum dan merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.

"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal untuk terutama untuk mencocokan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Pengamat: Secara Teori, Puan Satu-satunya yang Miliki Tiket Capres 2024

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan, selain soal waktu, tim advance ini menyiapkan hal-hal yang akan dibahas dalam safari politik, termasuk soal hal-hal yang tidak perlu dibahas dalam pertemuan.

"Soal-soal yang nanti dianggap mengganggu. Apa itu? Apa yang boleh diomongkan dan tidak boleh itu harus ada isunya, misalnya saya bicara dengan ketua partai x jangan tanyakan yang ini atau ini. Do and do not nya harus clear," jelasnya.

"Ini pembelajaran publik juga harus tahu kalau nanti mbak Puan ketemu Cak Imin apa yang boleh dibicarakan dan tidak boleh dibicarakan," sambung dia.

Kendati demikian, Pacul mengaku belum mengetahui siapa saja yang akan masuk dalam tim advance bentukan Puan Maharani itu.

Lebih lanjut, Pacul mengungkapkan bahwa tim ini akan bertugas setelah 17 Agustus 2022.

"Ya betul (setelah 17 Agustus). Tapi, kalau tim advance itu kan bergerak cepat sekali, sehari juga selesai, wong itu orangnya bisa beda-beda," ujarnya.

Baca juga: PDI-P Sebut Tak Perlu Tim Khusus untuk Safari Politik Puan ke Parpol Lain

Sebelumnya, Puan Maharani mengaku mendapatkan tugas dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P.

Adapun tugas itu adalah melakukan penjajakan kerja sama dengan partai politik lain dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Dan tadi saya diminta Ibu Ketum sebagai ketua DPR bisa ikut menjajaki kerja sama, ada silaturahmi," kata Puan ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Puan mengungkapkan, PDI-P bakal melakukan penjajakan politik dengan semua partai tanpa terkecuali. Hal itu ia sampaikan setelah mendapatkan izin dari Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com