Kompas.com - 09/08/2022, 13:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) segera memproses usulan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU 2022, sesuai prioritas KPU tahun ini jelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, pemerintah telah menyetujui DIPA awal KPU tahun ini sebesar Rp 2,45 triliun.

Baca juga: KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU kemudian mengajukan Rp 5,6 triliun lagi kekurangan anggaran belanja tambahan (ABT) dari kebutuhan mereka, yang selanjutnya disetujui pemerintah hanya sekitar Rp 1,24 triliun.

"Setelah KPU mendapat tambahan Rp 1,2 triliun, itu berasal dari pos keuangan bendahara umum negara. Ketika masuk DIPA, KPU harus ada proses persetujuan Bappenas," kata Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno kepada wartawan, Senin (8/8/2022).

"Jadi, penambahan itu baru izin prinsip Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Ia melanjutkan, proses revisi DIPA ini termasuk penyesuaian beberapa akun.

Beberapa pos anggaran yang seharusnya jadi kebutuhan KPU tahun ini, karena belum diakomodasi pemerintah dalam anggaran tambahan, harus disesuaikan ulang.

Revisi DIPA ini penting agar anggaran yang disetujui pemerintah dapat dibelanjakan oleh KPU.

"Contohnya, untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik, seharusnya ada bimbingan teknis berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota," ucap Bernad.

"Karena anggaran yang ditambahkan ke KPU tidak optimal, KPU mengoptimalkan dengan bimbingan teknis di tingkat pusat saja. Jadi revisinya tidak menambah pagu tapi mengoptimalkan antar akun," jelasnya.

Baca juga: Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Sementara itu, Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional.

"Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu 2024 pada tahun 2022 yang telah dialokasikan, walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Dengan keadaan ini, maka pemerintah hanya mencairkan Rp 3,69 triliun atau sekitar 45 persen saja dari total kebutuhan KPU tahun ini yang sebelumnya sudah disepakati sebesar Rp 8,06 triliun bersama DPR RI dan pemerintah sendiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.