Kompas.com - 08/08/2022, 17:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani soal belum cairnya seluruh kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Cak Imin itu setelah mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Senin (8/8/2022).

Seusai menyerahkan berkas pendaftaran secara simbolik kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Cak Imin kembali meraih mic dan mengatakan bahwa ada yang lupa ia sampaikan.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB (di DPR RI) akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU," ujar Cak Imin lalu disambut riuh hadirin di dalam ruangan.

Baca juga: AHY Kritik Anggaran KPU Macet: Mutu Pemilu Ditentukan Sumber Daya dan Kesiapan Anggaran

Ia menyebutkan, lancarnya anggaran bagi KPU penting untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilihan umum.

"Dengan anggaran lancar maka proses pemilu, pendaftaran, pengesahan, insya Allah, insya Allah, lancar-lancar," ujar dia.

"Moga-moga semua tidak ada hambatan," tambah Cak Imin.

Setelah riuh hadirin mereda, Cak Imin kembali menyentil Sri Mulyani secara blak-blakan.

"Sekali lagi, Bu Sri Mulyani jangan lupa," tambahnya.

Anggaran KPU untuk tahun 2022 baru disetujui Kementerian Keuangan sebesar 45 persen persen atau setara Rp 3,69 triliun dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan pemilu Rp 8,06 triliun.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Cairkan Sepenuhnya Anggaran KPU

Padahal, kebutuhan tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun itu merupakan bagian dari kesepakatan KPU, DPR RI, dan pemerintah, soal anggaran KPU untuk Pemilu 2024 yang disepakati bersama Rp 76,6 triliun.

Tahun ini, jumlah alokasi anggaran KPU Rp 3,69 triliun itu disetorkan 2 kali, yaitu sekitar Rp 2,4 triliun pertama dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Rp 1,2 triliun dari usulan anggaran belanja tambahan (ABT).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya perlu memutar otak dan menghitung ulang alokasi dana 2022 untuk lembaganya karena macetnya anggaran ini.

Baca juga: Desak Pemerintah Serius Dukung Pemilu, Anggota Komisi II: Kepastian Cairnya Anggaran adalah Bukti Utama

Apalagi, tahapan pemilu sudah berjalan. Pekerjaan KPU makin berat karena setelah proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang berlangsung hingga 14 Agustus, KPU akan melakukan verifikasi faktual di lapangan pada bulan Oktober-November nanti.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim pada Jumat pekan lalu.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," sebutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.