Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Ungkap Perkembangan Komunikasi Demokrat-Nasdem-PKS soal Koalisi

Kompas.com - 05/08/2022, 16:56 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, peluang Demokrat berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem semakin terbuka lebar.

Namun, menurut dia, ketiga partai masih perlu waktu untuk memutuskannya.

"Nanti, ya, tunggu," kata AHY kepada wartawan selepas mendaftarkan Demokrat sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: Demokrat Daftar Pemilu, Tak Bareng Nasdem dan PKS

Saat mendaftar ke KPU hari ini, Demokrat tidak datang bersama PKS dan Nasdem.

PKS dan Nasdem telah lebih dulu mendaftarkan diri sebagai partai calon peserta pemilu.

AHY mengatakan, pengumuman koalisi masih menunggu upaya untuk saling menguatkan satu sama lain dan membangun frekuensi yang sama dalam berbagai program yang hendak mereka usung kelak.

AHY menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan apa pun hingga saat ini terkait koalisi mereka, tetapi ia mengakui pembicaraan terkait hal tersebut terus dilakukan di belakang layar.

"Teman-teman juga bisa mengikuti sebetulnya Demokrat terbuka berkomunikasi dengan semua partai politik, tetapi akhir-akhir ini memang tentu kami juga cukup intens untuk berkomunikasi dengan PKS dan Partai Nasdem," ujar AHY.

"Ya sebetulnya pertemuan terus dilakukan, tidak selalu terlihat di kamera. Jadi lebih banyak yang tertutup dan secara parsial, tetapi kami ingin sampaikan bahwa komunikasi berjalan dengan sangat baik, chemistry semakin terbangun, dan mudah-mudahan ada jalan kebersamaan," kata dia.

Baca juga: Soal Target Pemilu 2024, AHY Ingin Demokrat Raih 14-15 Persen Kursi DPR

Partai Demokrat menjadi partai ke-12 yang datang ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Sebelumnya, 11 partai sudah tercatat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu di KPU, yakni PDI-P, PKP, PKS, Partai Reformasi, Nasdem, Perindo, Prima, PBB, Pandai, PKN, dan Partai Garuda.

Namun, berkas pendaftaran Prima, Partai Reformasi, dan Pandai hingga kemarin belum dinyatakan lengkap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com