Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DK OJK Sebut Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Jadi Program Priortas

Kompas.com - 04/08/2022, 15:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar menyatakan, kegiatan inkluasi dan literasi keuangan syariah akan menjadi program prioritas OJK.

"Untuk aspek literasi, inklusi dan juga pemahaman mengenai keuangan syariah kepada masyarakat secara umum yang menjadi program prioritas OJK," kata Mahendra dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: OJK Terbitkan POJK Baru, Atur soal Penyelenggaraan TI Perbankan

Mahendra menuturkan, selain sosialisasi ke masyarakat umum, OJK juga akan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menignkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Hal ini termasuk implementasi dan pemanfaatannya sampai ke tingkat akar rumput melalui berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan mikro.

Menurut Mahendra, upaya itu mesti dilakukan karena kontribusi keuangan syariah dalam industri jasa keuangan semakin tinggi, bahkan mencapai 6,7 persen untuk sektor perbankan.

"Memang secara historis sudah lebih besar daripada sebelumnya namun dibandingkan potensinya yang ada, jauh, masih banyak yang harus dikembangkan lebih lanjut," kata Mahendra.

Baca juga: Terima DK OJK, Wapres Tekankan Kesehatan Sektor Keuangan di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Dia menambahkan, dalam pertemuan dengan DK OJK, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyoroti usaha keuangan berbasis syariah yang semakin berkembang dewasa ini.

Mahendra menyebutkan, OJK akan memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan syariah agar semakin kuat, kompetitif, tetap terjaga kondisi keuangan dan semakin baik tata kelolanya.

"Karena pada gilirannya hal tadi itulah yang akan juga memberikan kepastian dan jaminan terhadap keberadaan dan peran kontribusi dari keuangan syariah ini kepada masyarakat dan perekonomian nasional," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com