Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Lalu, LPSK Berikan Perlindungan kepada 287 Korban Kekerasan Seksual

Kompas.com - 04/08/2022, 12:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan terhadap 287 korban kekerasan seksual sepanjang 2021.

Dari total perlindungan yang diberikan, 216 atau 74,9 persen di antaranya merupakan korban berusia anak-anak.

"Data menunjukan bahwa 74,9 persen yang menjadi korban dalam perkara kekerasan seksual adalah anak-anak," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Tahun 2021, LPSK Sebut Jumlah Permintaan Perlindungan terhadap Kasus Kekerasan Seksual Meningkat

Edwin merincikan, terdapat 51 anak berusia 7-12 tahun menjadi korban kekerasan seksual, 70 anak berusia 13-15 tahun, serta 79 berusia 16-18 tahun.

Ada juga 15 anak berusia 0-6 tahun tercatat sebagai korban kekerasan seksual yang mendapat perlindungan LPSK.

Edwin menjelaskan, anak menjadi sangat rentan terhadap korban kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual karena faktor perkembangan psikologis.

Selain itu, korban juga seringkali dimanfaatkan para pelaku dengan cara memanipulasi korban dengan bujuk rayu dan memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

"Bahkan mengintimidasi jika korban tidak menuruti permintaan pelaku," ucap Edwin.

Baca juga: Akan Lindungi Bharada E dan Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kami Mandiri dan Tidak Bisa Diintervensi

Selain itu, korban kekerasan seksual usia anak juga membutuhkan penyembuhan psikologis yang cukup lama.

"Kita sama-sama menyadari, penderitaan anak akibat kekerasan seksual biasanya membutuhkan penyembuhan lama, dan seringkali meninggalkan luka yang tak terhapus," kata Edwin.

Selain perlindungan korban, LPSK juga sudah memberikan perlindungan terhadap saksi korban, saksi, pelapor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.