Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Pertanyakan Penghapusan Surat Domisili Parpol dalam Pendaftaran Pemilu

Kompas.com - 29/07/2022, 16:58 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh mempertanyakan penghapusan aspek surat keterangan domisili kantor partai politik (parpol) dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2024.

Kepala Badan Pengkajian Strategis Kepesertaan dan Pemenangan (BPSKP) Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, surat keterangan domisili kantor parpol sebelumnya dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, atau pun camat.

Namun, surat keterangan domisili tersebut kini justru dihapuskan dalam proses pendaftaran parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KSPI dan Partai Buruh Akan Ajukan Banding Putusan soal UMP Jakarta meski Tanpa Libatkan Anies

“Menurut kami ini kurang tepat, partai buruh siap diverifikasi di seluruh Indonesia karena kami semuanya dengan dilampiri surat domisili dari kepala desa, atau lurah, atau camat bagi daerah tertentu,” kata Said dalam webinar “Pendaftaran Parpol dan Kesiapan Pemantauan Verfak Tahun 2022”, Jumat (29/7/2022).

Menurut Said, surat keterangan domisili penting dilampirkan pada saat proses pendaftaran.

Sebab, keberadaan surat keterangan domisili dapat menjadi indikator kebenaran mengenai keberadaan kantor parpol.

Ia menduga penghapusan surat keterangan domisili tak lepas karena adanya parpol yang khawatir kebenaran mengenai keberadaan kantor parpol itu sendiri.

“Kami menduga ada partai-partai yang khawatir ketika diverifikasi enggak ada dia,” ujar Said.

Said mengatakan, penghapusan surat keterangan domisili akan membuat parpol cukup menyampaikan keterangan mengenai keberadaan kantor mereka tanpa adanya keterangan resmi dari instansi pemerintah.

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Banding soal UMP Jakarta, Partai Buruh: Kami Dukung Konsistensi Gubernur

“Tentu kami sayangkan,” terang dia.

Said menilai, surat keterangan domisili cukup berat bagi parpol lain, tapi tidak untuk Partai Buruh.

“Bagi kami malah senang jika dilakukan itu karena Partai Buruh sampai hari ini sudah terbentuk di 34 provinsi, kabupaten/kota yang mestinya 391, kami sudah punya 498 tetapi akan kami daftarkan 479,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com