Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas", Elektabilitas Partai Gerindra di Jawa 47,9 Persen

Kompas.com - 22/07/2022, 09:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, tingkat elektabilitas Partai Gerindra di Jawa mencapai 47,9 persen.

Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yakni 53,1 persen khusus di Jawa.

Hasil survei yang berlangsung pada 26 Mei hingga 4 Juni 2022 itu juga memperlihatkan, tingkat elektabilitas partai besutan Prabowo Subianto itu mencapai 23,2 persen di Sumatera.

Baca juga: DPD Gerindra DKI Pertanyakan Gugatan DPC Jaktim soal Pemecatan M Taufik

Pada Pemilu 2019, Partai Gerindra memperoleh suara 26,7 persen untuk daerah pemilihan Sumatera.

Sementara itu, di Kalimantan, Partai Gerindra mempunyai tingkat elektabilitas 9,1 persen.

Angka tersebut meningkat signifikan dari pilihan pada Pemilu 2019 di Kalimantan, yakni 6,7 persen suara.

Selanjutnya, Partai Gerindra memiliki tingkat elektabilitas 9,2 persen di Bali dan Nusa Tenggara.

Tingkat elektabilitas di daerah ini meningkatkan tajam jika dibandingkan pilihan pada Pemilu 2019, yakni 2,5 persen.

Adapun di Sulawesi, tingkat elektabilitas Partai Gerindra mencapai 6 persen, meningkat dari hasil Pemilu 2019 dari pilihan pada Pemilu 2019 sebesar 5,7 persen.

Terakhir, untuk wilayah Maluku dan Papua, Partai Gerindra mengantongi tingkat elektabilitas 4,6 persen.

Baca juga: Masih Tercatat sebagai Kader Gerindra, M Taufik: Belum Dipecat, Belum Keluar lah

Angka itu menurun jika merujuk pada pilihan Pemilu 2019, yakni 5,3 persen.

Adapun survei periodik ini melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meski demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com