Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Diversifikasi Pangan di Tengah Krisis

Kompas.com - 22/07/2022, 07:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KRISIS pangan menjadi salah satu tema yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G7 akhir Juni lalu, di Jerman.

Krisis pangan kali ini terjadi karena dua sebab: pandemi Covid-19 dan perang Rusia - Ukraina.

Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum utama dunia. Sedangkan gandum adalah bahan pangan pokok di banyak negara.

Pandemi dan perang menyebabkan produksi dan pengiriman gandum ke negara-negara lain terdisrupsi.

Krisis pangan juga disebabkan oleh harga pupuk yang meningkat akibat suplai energi yang terganggu akibat perang.

Sebagai reaksi, negara-negara produsen pangan dunia kemudian menyetop atau mengurangi ekspor untuk ketahanan pangan negaranya.

Menurut Presiden Jokowi, 323 juta orang terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 perlu mengatasi krisis pangan ini.

Indeks harga pangan yang dipublikasikan FAO pada Juni 2022 lalu (154,2) menunjukkan kenaikan yang tinggi dari Februari 2022 (141,1), saat Rusia mengawali invasi ke Ukraina.

Indeks ini telah menurun dari posisi puncak pada Maret (159,7), namun masih tetap tinggi dibandingkan Desember 2021 (125,7).

Data ini mengindikasikan kesulitan yang dihadapi banyak negara untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi warganya.

Bank Dunia pada Mei lalu, menyatakan kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan.

Presiden Jokowi berulang kali menyebutkan perlunya masyarakat untuk menghadapi krisis pangan dan krisis energi.

Disampaikan oleh Presiden bahwa harga gandum yang diimpor dari Rusia dan Ukraina akan meningkat.

Itu berarti harga makanan olahan yang menggunakan tepung terigu seperti roti dan mie instan akan naik.

Kesejahteraan petani

Tiga tahun terakhir ini Indonesia dapat disebut tidak mengimpor beras. Impor beras memang masih ada, sekitar 300.000-400.000 ton, namun untuk keperluan hotel, restoran, dan kafe, serta untuk warga negara asing yang tinggal di sini. Bukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya.

Jika dapat dipertahankan terus, maka dapat disebut Indonesia sudah swasembada beras lagi, seperti pada era Presiden Soeharto, walau hanya berlangsung sebentar.

Tidak salah jika Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada petani dalam acara peringatan Hari keluarga Nasional di Medan (7/6/2022), karena petani terus memproduksi beras dalam keadaan pandemi.

Namun swasembada beras baru benar-benar dapat disyukuri jika penghasilan petani dari menjual beras lebih besar dari meningkatnya ongkos produksi.

Kenyataannya, harga beras di tingkat petani hampir tidak mengalami kenaikan karena permintaan yang rendah akibat pandemi.

Bulog tidak dapat menyerap beras petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku, sebab cadangan berasnya masih besar.

Dipihak lain harga input produksi beras, terutama pupuk bersubsidi, mengalami kenaikan karena pasokan yang terbatas.

Petani harus membeli pupuk non-subsidi untuk mencukupi kebutuhannya. Dampaknya, pendapatan petani tertekan dari sisi biaya dan penjualan. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan petani menurun.

Perubahan pola konsumsi

Generasi milenial sekarang ini tampak cukup akrab dengan roti, mie instan, pasta, sereal, dan sebagainya. Tidak makan nasi bagi mereka bukan masalah, berbeda dengan generasi orangtuanya.

Dengan tren perubahan selera itu kebutuhan beras bagi masyarakat Indonesia akan berkurang.

Kementerian Pertanian memprediksi penurunan konsumsi beras dari 92,9 per kg per kapita per tahun (2020) menjadi 85 per kg (2024). Penurunan ini terjadi secara alamiah, bukan karena perubahan iklim, dsb.

Dan memang seperti itulah yang terjadi dengan bangsa-bangsa lain. Jepang, misalnya, mengalami penurunan porsi nasi dalam pola makannya secara tajam.

Selama 40 tahun terakhir, konsumsi beras menurun sebanyak 50 persen. Kini Jepang hanya mengonsumsi 119 gram beras per orang per hari.

Ke depan, konsumsi beras masyarakat Indonesia juga sangat mungkin akan berkurang, dan tergantikan oleh sayuran, buah-buahan, dan protein hewani seperti ikan, telur, susu dan daging.

Perubahan ini mengarah pada pola makan yang sehat untuk mencegah penyakit dan memperpanjang usia.

Perubahan pola konsumsi itu perlu diakomodasi dalam penyusunan kebijakan dan program diversifikasi pangan jangka panjang.

Namun perlu ditekankan bahwa program diversifikasi pangan harus tidak mengorbankan petani, melainkan justru memuliakannya. Kesejahteraan petani harus menjadi bagian penting dari kebijakan diversifikasi pangan.

Untuk itu perlu disusun peta jalan yang lebih realistis, dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang terjadi seperti disrupsi produksi pangan karena perang dan bencana, perubahan selera konsumen, perubahan iklim, dsb.

Kita berharap agar Badan Pangan Nasional/Kementerian Pertanian, BUMN, perguruan tinggi, pengusaha, asosiasi petani, dan berbagai pihak lain segera siap dengan peta jalan diversifikasi pangan, atau penguatan ketahanan pangan, atau pembangunan pertanian berkelanjutan, atau apapun namanya, agar konsumsi pangan kita tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian sesaat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.