Memahami Perilaku Aktor Politik: Perspektif Filsafat Hegel

Hasrat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, dan akal adalah alat atau jalan berpikir untuk memenuhinya.

Sedangkan thymos, adalah bagian dalam jiwa manusia yang cenderung membutuhkan penghargaan dan pengakuan.

Hal inilah, yang menurut Hegel, mengendalikan aktor politik dan seluruh proses pembentukan sejarah.

Di Indonesia, dan juga berbagai negara lainnya, perjuangan untuk memperoleh pengakuan dalam diri manusia sangat tercermin dalam perilaku aktor politiknya.

Sebagai contoh, sebelum menjadi seorang presiden, Jokowi yang awalnya diakui masyarakat Kota Solo sebagai wali kota, mulai mengejar pengakuan yang lebih luas hingga akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pemimpin negara.

Presiden Jokowi juga bermanuver dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia saat kedua negara tersebut tengah berperang, agar Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara “juru damai” dalam presidensi G20.

Puan Maharani, yang semula hanya dikenal sebagai putri dari mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, mulai merintis karir politiknya sebagai bentuk pencarian akan pengakuan lebih besar dari publik, dari mulai Anggota DPR RI, Ketua Fraksi PDI-P, Menko PMK, hingga saat ini menjadi Ketua DPR RI.

Konsep pengakuan ini juga berlaku bagi aktor negara atau organisasi, contoh konkretnya seperti pada sikap politik luar negeri Indonesia yang memprakarsai gerakan non-blok, ataupun Amerika Serikat yang membentuk NATO sebagai tandingan Uni Soviet pada masa perang dingin.

Hal ini dilakukan untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain terhadap power yang ditunjukkannya.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan, baik berbentuk individu ataupun komunal, aktor politik tentu akan selalu mencari pengakuan dari aktor politik lainnya.

Maka dari itu, terlepas dari berbagai bentuk kepentingannya, aktor politik, baik secara individu maupun organisasi, pada dasarnya mencari “pengakuan” yang bersifat baik atas eksistensinya.

Hal inilah yang mendorong berbagai aktor politik untuk memperjuangkan kepentingannya, baik dengan cara yang positif maupun tidak.

“Pengakuan” menjadi motor bagi manusia atau organisasi untuk berusaha masuk kedalam suatu strata tertentu dalam dunia perpolitikan.

Pengakuan juga dapat merubah manusia, yang semula hanya mahluk ekonomi, menjadi mahluk politik (homo politicus).