Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diingatkan Pilih Pengganti Lili yang Punya Rekam Jejak di Bidang Antikorupsi

Kompas.com - 12/07/2022, 13:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili PIntauli Siregar disebut bisa menjadi pintu masuk Presiden Joko Widodo memperbaiki lembaga antirasuah yang dinilai merosot dalam lima tahun terakhir.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani mengingatkan, Jokowi mesti memilih calon Wakil Ketua KPK baru yang berintegritas dan mengambil keuntungan dari jabatan.

Baca juga: Jubir KPK Klaim Pimpinan Tak Tahu Pengunduran Diri Lili dan Alasannya

Julius mengatakan, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang KPK, saat terjadi kekosongan jabatan, presiden berwenang mengajukan calon pimpinan KPK ke DPR RI.

“Presiden Jokowi dan DPR jangan sampai ‘kejebur’ di lubang yang sama. Calon anggota pengganti yang dipilih harus punya rekam jejak yang jelas di bidang antikorupsi,” kata Julius dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022) malam.

Dalam catatan PBHI, KPK era Firli Bahuri memiliki rapor merah. PBHI pun menyoroti sejumlah kemerosotan KPK antara lain, tren tuntutan Jaksa KPK yang menurun dalam lima tahun terakhir hingga sasaran sita aset, denda, dan uang pengganti yang minim.

“Bahkan, asset recovery dan penyelamatan potensi kerugian negara masih jauh dari angka 5 persen,” ujar Julius.

Baca juga: Jokowi soal Pengganti Lili Pintauli di KPK: Kami Ajukan ke DPR Secepatnya

Selain itu, sejumlah pimpinan KPK justru tersandung beberapa pelanggaran etik.

Ketua KPK Firli Bahuri misalnya, tersandung kasus gratifikasi helikopter, kemudian Lili yang terseret dalam kasus Walikota Tanjung Balai, kebocoran agenda penggeledahan kasus korupsi Direktorat Jenderal Pajak, dan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBHI Gina Sabrina mengingatkan KPK memiliki banyak tunggakan pekerjaan.

Performa KPK yang dinilai buruk saat ini, justru dihadapkan dengan kasus korupsi yang meningkat dan kerugian negara sebesar Rp 62 triliun.

Sejumlah kasus seperti kasus suap politikus PDIP Harun Masiku, sampai saat ini juga tidak jelas karena belum juga tertangkap.

“Kasus besar seperti Harun Masiku tidak jelas, mungkin masih ongkang-ongkang kaki sambal tertawa di luar sana,” ujar Gina.

Baca juga: Teka-teki Mundurnya Lili Pintauli Saat Nasibnya di KPK Hendak Diputuskan...

Sebelumnya, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga menerima gratifikasi terkait ajang balap MotoGP Mandalika senilai Rp 90 juta.

Lili mengundurkan diri sesaat sebelum sidang dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya digelar. Dewas KPK kemudian menyatakan sidang gugur dan dihentikan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, penentuan sosok pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK masih dalam proses.

Baca juga: Teka-teki Mundurnya Lili Pintauli Saat Nasibnya di KPK Hendak Diputuskan...

 

Tetapi, dia menegaskan, nama kandidat pengganti Lili akan diajukan secepatnya ke DPR. 

"Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani," ujar Jokowi usai berdialog dengan petani di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya. Kami akan segera mengajukan (penggantinya) ke DPR. Secepatnya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com