Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Persoalan Lahan di Sumut, Jokowi Akan Bentuk Tim untuk Menyelesaikannya

Kompas.com - 11/07/2022, 21:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi setelah mengikuti rapat terbatas (ratas) soal agraria yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada Senin (7/11/2022).

"Hari ini kita rapat terbatas tentang agraria tentang pertanahaan di Sumut. Saya khususnya Gubernur Sumut diperintahkan presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria, dengan menteri terkait dan semua untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara," ujar Edy.

"Semua tahu bahwa Sumut memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahannya yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian konfisi agraria di Sumut," kata dia.

Baca juga: Eks Panglima TNI Jadi Menteri Agraria, Jatam Khawatir Langgengkan Perampasan Lahan Masyarakat

Edy mencontohkan, ada lahan di kawasan Bandara Polonia Medan yang harus segera diselesaikan persoalan terkait hak guna usaha (HGU)-nya.

Meski demikian, Edy memastikan bahwa persoalan lahan di Sumut bukan terkait sengketa dengan masyarakat.

Hanya saja, dia mengakui bahwa konflik lahan yang terbesar di Indonesia ada di Sumut.

Konflik tersebut sudah terjadi puluhan tahun.

"Sudah dari 30-40 tahun lalu lah, ya ini semua untuk menguntungkan untuk semua pihak tadi yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya," ungkap Edy.

"Bukan diduduki oleh rakyat sebenarnya, iya begitu, ada tanah nganggur, tanah kosong milik orang, milik perusahaan, milik PTP dia nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu ya rakyat masuk di situ bercocok tanam segala macam ini akhirnya mejadi persoalan yang harus diluruskan," papar dia.

Baca juga: Moeldoko: Kami Terima 1.901 Aduan Konflik Agraria sejak 2021

Saat ditanya perihal siapa saja anggota tim yang akan dibentuk Jokowi, Edy mengakui bahwa dia belum tahu pasti.

"Nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil (pertanahan di Sumut)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com