Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 70 Persen Responden Tak Tahu Indonesia Jadi Presidensi G20

Kompas.com - 11/07/2022, 18:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) memperlihatkan, 70 persen responden tidak mengetahui Indonesia merupakan Presiden G20 pada 2022.

Dalam survei bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakkan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi”, hanya 30 persen responden yang mengetahui Indonesia merupakan Presidensi G20 kali ini.

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa.

“Ternyata yang tahu cuma 30 persen, sebagian besar masyarakat tidak tahu bahwa Indonesia merupakan Presidensi G20,” ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Retno Singgung Perang Rusia-Ukraina Sebabkan Krisis Pangan di Acara FMM G20

Selain itu, mayoritas responden setuju jika Indonesia mengundang Rusia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kendati banyak ditentang oleh negara-negara Barat.

Rinciannya, yakni 7,9 persen sangat setuju, 67,9 persen setuju, 14,5 persen kurang setuju, 4,5 persen tidak setuju sama sekali, 5,1 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Rusia merupakan salah satu negara anggota G20 yang saat ini tengah berkonflik dengan Ukraina.

Tak hanya itu, mayoritas responden setuju Indonesia mengundang Rusia dan Ukraina sekaligus dalam KTT G20.

Sebanyak 6,4 persen sangat setuju, 71,6 persen setuju, 12 persen kurang setuju, 5,1 persen tidak setuju sama sekali, 4,9 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Dalam laporan yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju jika Presiden Joko Widodo mengundang Rusia dan Ukraina sejakigus dalam KTT G20.

Mereka setuju jika Jokowi mengundang Rusia dan Ukraina sekaligus karena faktor negara sahabat dan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjaga perdamaian dunia.

Rinciannya persentase tersebut yakni 11,3 persen sangat setuju, 73,4 persen setuju, 6,9 persen kurang setuju, 3,1 persen tidak setuju sama sekali, dan 5,3 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Baca juga: Rangkaian Kegiatan Menlu Retno di FMM G20: Bahas Isu Dunia dan Investasi IKN

Adapun survei ini dilakukan pada 16-24 Juni 2022 dengan total 1.200 responden.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki margin of error atau toleransi kesalahan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com