Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Tinjau Proyek IKN 3 Bulan Sekali, Menteri PUPR: Supaya Orang Yakin Kita Mau Pindah

Kompas.com - 11/07/2022, 14:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan meninjau proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) secara rutin.

Basuki mengatakan, kunjungan rutin Jokowi ke sana bertujuan agar masyarakat Indonesia yakin bahwa ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Mungkin 3 bulan sekali beliau akan ke sana, (rutin) karena untuk memberi semangat dan menghangatkan terus supaya orang yakin bahwa kita mau pindah," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Kendati demikian, Basuki mengaku belum tahu mengenai rencana groundbreaking pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan dilaksanakan pada akhir Juli atau awal Agustus 2022.

Baca juga: Menteri PUPR Pastikan Bangun Hunian untuk Pekerja Proyek IKN, Tak Akan Ada Bedeng

"Karena presiden biasanya enggak ingin groundbreaking, pokoknya kalau sudah jalan, jalan, nanti beliau meninjau. Kalau beliau mau groundbreaking nanti kita siapkan," ujar Basuki.

Basuki menyebutkan, proyek pembangunan IKN akan memasuki tahap penandatanganan kontrak pengembangan lahan atau land development pada 15 Juli 2022.

Ia menjelaskan, kontrak land development itu akan mengatur peruntukan lahan di IKN bagi masing-masing kementerian/lembaga sesuai desain urban hasil sayembara beberapa waktu lalu.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu disayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan, itu dari situ. Dari urban design-nya sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat menko di mana, setneg di mana, DPR di mana," kata Basuki.

Baca juga: Kontrak Land Development IKN Diteken 15 Juli 2022, Atur Pembagian Lahan untuk Kantor Kementerian

Basuki menuturkan, setelah meneken kontrak land development, proses pembangunan IKN akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang IKN.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang sampai ke IKN, serta jalan kawasan yang menghubungkan jalan nasional ke IKN.

Setelah itu, barulah pembangunan istana dan kantor presiden dimulai, diikuti dengan kantor empat kementerian koordinator.

"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi nanti kita yang kita siapkan basic design-nya, nanti pemenangnya akan men-detail design-kan dan membangun jadi lebih cepat," ujar Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com