Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Kompas.com - 07/07/2022, 18:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan asisten pengacara Hotman Paris, Iqlima Kim telah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Kuasa hukum Iqlima, Abdul Fakhridz, menjelaskan, kliennya diperiksa sebagai terlapor atas laporan Hotman Paris Hutapea. Iqlima dituduh Hotman melakukan pencemaran nama baik.

“Nah sekilas saya akan sampaikan terkait dengan masalah tuduhan pencemaran nama baik terhadap Pak Hotman Paris, terkait dengan ada dugaan bahasa dengan bahasa pelecehan seksual atau kelainan seks,” ujar Abdul usai pemeriksaan, Kamis.

Baca juga: Artis Iqlima Kim Datangi Bareskrim Penuhi Panggilan Penyidik sebagai Terlapor

Dalam pemeriksaan di Bareskrim, Iqlima ditanyakan 37 halaman terkait kasus tersebut.

Menurut dia, kliennya sama sekali tidak pernah mengeluarkan perkataan pelecehan seksual atau kelainan seksual kepada Hotman.

“Yang intinya klien kami katakan bahasa-bahasa itu tidak ada keluar dari mulut klien kami Iqlima Kim, baik itu bahasa pelecehan seksual lebih-lebih bahasa kelainan seks,” ungkapnya.

Abdul menambahkan, kliennya sudah memberikan jawaban sebenar-benarnya dalam pemeriksaan tadi.

Dalam kesempatan itu, Iqlima juga enggan banyak berkomentar soal kasus yang dilaporkan Hotman kepadanya.

Baca juga: Iqlima Kim Ubah Pengakuan soal Hotman Paris dan Ungkap Alasan Cabut Kuasa dari Razman Nasution

Menurut dia, kasus itu sudah masuk ranah hukum. Ia berharap kasus ini segera selesai.

“Alhamdulillah pemeriksaannya lancar, makasih buat abang-abang yang udah nemenin aku hari ini sehingga berjalan dengan lancar nyaman dan semoga cepat selesai,” ucap Iqlima.

Diketahui, Iqlima tiba di Lobi Bareskrim sekitar pukul 12.10 WIB. Ia keluar sekitar pukul 16.00 WIB. Ia menjalani pemeriksaan sekitar 3,5 jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com