Kompas.com - 07/07/2022, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Covid-19 buka suara terkait berubahnya level asesmen Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek ke level 1 sejak Rabu (6/7/2022), setelah sehari sebelumnya dikategorikan level 2.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander K. Ginting mengatakan, berubahnya level asesmen PPKM di Jabodetabek selang sehari itu disebabkan karena adanya perubahan cara pandang levelisasi.

Baca juga: Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Selama ini, kata dia, levelisasi mengacu pada Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 29 Tahun 2022.

Jika mengacu pada beleid tersebut, seharusnya Jabodetabek masuk kriteria PPKM level 1 sejak awal.

"Dari awal sebenarnya tetap sesuai PPKM level 1 jika kita konsisten kriterianya seperti Inmendagri Nomor 29. Yang terjadi ada perbedaan cara pandang dalam menetapkan levelisasi yang selama ini mengacu Inmendagri Nomor 29," ucap Alexander saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/7/2022).

Baca juga: Anies: PPKM Level 1 atau 2, Penularan Covid-19 Akan Terjadi karena Interaksi...

Alexander menjelaskan, dalam Inmendagri Nomor 29, penentuan levelisasi PPKM berdasarkan tiga hal, yakni indikator laju penularan, indikator kapasitas respon, dan capaian vaksinasi.

Indikator laju penularan meliputi kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, dan angka kematian di mana transmisi komunitas dihitung per 100.000 penduduk.

Sementara itu, indikator kapasitas respons dilihat dari testing/angka kasus positif, kontak erat, dan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Ocupancy Ratio/BOR) Rumah Sakit (RS).

Kemudian, capaian vaksinasi dilihat dari akselerasi vaksin dasar lengkap (dosis 1 dan dosis 2) sebesar 81.06 persen dan vaksinasi lengkap lansia 67,5 persen.

Di Jabodetabek kata Alexander, hanya angka penularan dan kasus konfirmasi yang meningkat, sedangkan BOR, kasus positif, dan kasus kematian masih rendah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR Dukung Keputusan Pembuatan Pabrik Minyak Goreng di Aceh

Nasional
Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT yang Mandek Hampir 20 Tahun

Nasional
150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

150 Orang Lulus Wawancara Anggota Bawaslu Tingkat Provinsi, Keterwakilan Perempuan Hanya 19 Persen

Nasional
KPK Panggil Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

KPK Panggil Dandim yang Diduga Bantu Bupati Mamberamo Tengah Kabur

Nasional
Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Istri Ferdy Sambo Masih Enggan Berikan Keterangan Kepada LPSK

Nasional
TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

TNI AD Harap Anggota NII yang Masih Aktif Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Cak Imin Minta Pemerintah Optimalkan Faskes untuk Atasi Kasus DBD yang Meningkat

Nasional
Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Airlangga: Politik Primordial Tak Lagi Penting, Lebih Penting Kebersamaan

Nasional
Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Perjalanan Panjang Kasus Kematian Brigadir J hingga Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

KemenPPPA: Penyusunan Aturan Turunan UU TPKS Perlu Perhatikan Wilayah 3T

Nasional
Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Temui Fraksi PKB, Dewan Pers Soroti Soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

LPSK: Perlindungan untuk Bharada E Segera Diputuskan

Nasional
LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

LPSK Sebut Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis Saat Dimintai Keterangan

Nasional
Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Bareskrim Bongkar Percetakan Uang Palsu di Bandung, 2 Orang Diringkus saat Beraksi

Nasional
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.