Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Kompas.com - 01/07/2022, 19:17 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Direktorat ini didirikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Menurutnya, Direktorat PPA sejalan dengan langkah dari Polri yang mengedapankan restorative justice untuk kestabilan keamanan nasional.

“Kami berharap proses pembentukan Direktorat PPA Polri dapat berjalan lancar karena sangat diperlukan, mengingat tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Ketua DPR RI: Prestasi Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hadiah Ulang Tahun Kemerdekaan yang Indah

Menurut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hadirnya Direktorat PPA akan mendukung pelaksanaan teknis dari Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena nantinya direktorat ini lebih banyak diisi oleh polisi wanita (polwan).

“Direktorat PPA sejalan dengan UU TPKS yang sudah terealisasi setelah lama diperjuangankan. Dengan polwan berada di lini terdepan, Direktorat PPA Polri tentunya akan membuat korban merasa lebih nyaman. Mengingat korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak,” jelas Puan.

Lebih lanjut, ia berharap, Direktorat PPA Polri dapat berperan dalam program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: Puji Puan Maharani di Rakernas PDI-P, Megawati: Susah Lho Jadi Ketua IPU

Adapun kerja sama antar Polri dengan lintas instansi dan beberapa elemen masyarakat tersebut diyakini dapat membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, salah satunya pendampingan untuk korban.

“Kami percaya Polri akan terus berintegritas dalam melayani masyarakat. Polisi harus bisa tegas dalam menindak kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, pada hari ulang tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara, Polri diharapkan dapat terus humanis dalam memberikan pelayanannya kepada rakyat.

Baca juga: Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

“Saya yakin dengan terus meningkatkan sikap profesionalisme dan mengedepankan sikap humanis, Polri akan terus menjadi alat negara yang diterima dan selalu bersama dengan masyarakat serta berpegang pada tugas pokok dan fungsi Polri yang sesuai dengan amanat UU."

“Mulai dari penurunan angka kejahatan, optimalisasi penanganan aksi-aksi terorisme, hingga prestasi Polri yang ikut membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi. Selain itu, tema HUT kali ini juga sejalan dengan keikutsertaan Polri dalam pemulihan ekonomi pascapandemi,” jelasnya.

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri kini memasuki tahap transformasi menuju Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (Presisi).

Sejalan dengan itu, HUT ke-76 Bhayangkara  kali ini mengambil tema “Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com