Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktorat PPA Polri Dibentuk untuk Dukung UU TPKS, Puan Maharani Berikan Apresiasi

Kompas.com - 01/07/2022, 19:17 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang membentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Direktorat ini didirikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Menurutnya, Direktorat PPA sejalan dengan langkah dari Polri yang mengedapankan restorative justice untuk kestabilan keamanan nasional.

“Kami berharap proses pembentukan Direktorat PPA Polri dapat berjalan lancar karena sangat diperlukan, mengingat tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Jumat (1/7/2022).

Baca juga: Ketua DPR RI: Prestasi Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hadiah Ulang Tahun Kemerdekaan yang Indah

Menurut mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, hadirnya Direktorat PPA akan mendukung pelaksanaan teknis dari Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) karena nantinya direktorat ini lebih banyak diisi oleh polisi wanita (polwan).

“Direktorat PPA sejalan dengan UU TPKS yang sudah terealisasi setelah lama diperjuangankan. Dengan polwan berada di lini terdepan, Direktorat PPA Polri tentunya akan membuat korban merasa lebih nyaman. Mengingat korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan dan anak,” jelas Puan.

Lebih lanjut, ia berharap, Direktorat PPA Polri dapat berperan dalam program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: Puji Puan Maharani di Rakernas PDI-P, Megawati: Susah Lho Jadi Ketua IPU

Adapun kerja sama antar Polri dengan lintas instansi dan beberapa elemen masyarakat tersebut diyakini dapat membantu penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, salah satunya pendampingan untuk korban.

“Kami percaya Polri akan terus berintegritas dalam melayani masyarakat. Polisi harus bisa tegas dalam menindak kejahatan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, pada hari ulang tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara, Polri diharapkan dapat terus humanis dalam memberikan pelayanannya kepada rakyat.

Baca juga: Gagal Temui Puan Maharani, Mahasiswa Bubarkan Barisan di Depan Gedung DPR/MPR RI

“Saya yakin dengan terus meningkatkan sikap profesionalisme dan mengedepankan sikap humanis, Polri akan terus menjadi alat negara yang diterima dan selalu bersama dengan masyarakat serta berpegang pada tugas pokok dan fungsi Polri yang sesuai dengan amanat UU."

“Mulai dari penurunan angka kejahatan, optimalisasi penanganan aksi-aksi terorisme, hingga prestasi Polri yang ikut membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program vaksinasi. Selain itu, tema HUT kali ini juga sejalan dengan keikutsertaan Polri dalam pemulihan ekonomi pascapandemi,” jelasnya.

Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri kini memasuki tahap transformasi menuju Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (Presisi).

Sejalan dengan itu, HUT ke-76 Bhayangkara  kali ini mengambil tema “Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com