Kompas.com - 29/06/2022, 05:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengenai keakraban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah kepala negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi G7 menjadi yang terpopuler pada Selasa (28/6/2022).

Selain itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperkirakan bakal kesulitan mencari mitra koalisi jika bakal mengusung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pada pemilihan presiden 2024 mendatang berada pada posisi kedua berita terpopuler.

Kemudian berita pengunduran diri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sunny Taniwidjaja karena mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi ketiga berita terpopuler.

1. Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

Presiden Joko Widodo telah selesai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 G7 yang digelar di Schloss Elmau, Pegunungan Alpen Bavaria, Jerman, pada 27 Juni 2022.

Dalam agenda tersebut, Kepala Negara mengikuti sesi konferensi dan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara G7 dan negara mitra G7.

Pada dua kegiatan tersebut, tampak keakraban Presiden Jokowi saat berinteraksi dengan para pemimpin dunia.

Presiden Jokowi selanjutnya melakukan sesi foto bersama.

Tampak Kepala Negara berdiri di antara Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Baca juga: Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Saat sesi foto tersebut, Jokowi yang berada di barisan depan tampak akrab bercengkerama dengan Presiden Joe Biden dan PM Jepang Fumio Kishida. Presiden Biden bahkan sempat merangkul Jokowi.

Pada pertemuan bilateral dengan Boris Johnson, tampak Jokowi menyambut Johnson di sebuah lounge.

Boris Johnson yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang cukup luwes tampak langsung menanyakan kabar Jokowi.

"Apa kabar? Sangat senang sekali berjumpa dengan Anda," ujar Johnson sambil tangannya terlihat memukul ringan ke arah lengan Jokowi.

2. PDI-P Diprediksi Sulit Cari Mitra Koalisi jika Usung Puan pada Pilpres

Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) buat berkoalisi dengan partai politik lain dinilai semakin sempit jika mereka menginginkan mengusung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani sebagai bakal calon presiden 2024.

Sebab elektabilitas Puan masih sangat jauh dibanding rekan satu partai sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, walaupun PDI-P mempunyai peluang mengusung capres pada pemilihan presiden 2024 tanpa perlu membentuk koalisi, mereka tetap harus cermat dalam menentukan siapa calon yang bakal diusung.

Walaupun sosok Puan digadang-gadang bakal meramaikan bursa Pilpres 2024, menurut Agung, PDI-P bakal kesulitan di kemudian hari jika berupaya mengusung Puan.

Baca juga: Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

"Kans PDI-P untuk berkoalisi dengan partai semakin kecil ketika Puan jadi sosok harga mati menimbang raihan elektabilitasnya rendah," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Sebab elektabilitas Puan masih sangat jauh dibanding rekan satu partai sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kompas pada Juni 2022, nama Puan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P tidak muncul dalam posisi papan tengah ataupun atas dalam prediksi bursa capres 2024.

Sedangkan nama Ganjar ada di posisi kedua hasil survei Litbang Kompas dengan elektabilitas sebesar 22 persen.

Di posisi teratas masih ditempati Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan elektabilitas 25,3 persen.

Kemudian pada posisi ketiga ditempati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 12,6 persen.

3. Grace Natalie: Bro Sunny "Gentleman" Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja yang mundur dari PSI sebagai gentleman.

Grace mengatakan, Grace mengaku mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga melepas jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI.

"Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri," ujar Grace saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Grace menyampaikan, Sunny tahu persis bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies di Pilpres 2024.

Baca juga: Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

"Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear, tidak akan menoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan," kata dia.

Kemudian, Grace mengatakan, Sunny menjadi anggota non-aktif PSI selama setahun terakhir, sehingga, Sunny tidak terlibat dalam operasional PSI.

Sementara itu, Grace menyebut PSI belum memutuskan siapa capres yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Dia menegaskan, PSI hanya mendukung calon dengan rekam jejak baik, seperti tidak terlibat intoleransi hingga korupsi.

"Tergantung hasil rembuk rakyat PSI. Rembuk rakyat ini merupakan jajak pendapat terbuka. Kami tanya ke masyarakat, siapa calon yang layak didukung. Ada 9 nama, termasuk Pak Ganjar, Andika, Mahfud MD, Tito Karnavian, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan lain-lain," kata Grace.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Nasional
Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Nasional
Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Nasional
Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.