Kompas.com - 28/06/2022, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sampai saat ini belum membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Kelompok masyarakat sipil pun terus mendesak supaya pemerintah segera membuka draf terbaru RKUHP, setelah Kemenkumham dan Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2022 lalu.

Bahkan hari ini, Selasa (28/6/2022), massa mahasiswa gabungan yang menamakan diri Aliansi Nasional Reformasi RKUHP akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta Pusat, buat mendesak pemerintah menbuka draf terbaru RKUHP.

KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan beberapa isinya dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Proses penyusunan RKUHP hingga saat ini sudah memakan waktu 58 tahun, sejak dimulai pada 1964 silam.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Depan Gedung Parlemen Siang Ini, Desak Presiden dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Di sisi lain, masyarakat berharap sejumlah aturan pidana dalam RKUHP dibuat dengan gagasan memberi kepastian hukum tanpa ada pasal-pasal yang dinilai kontroversial.

RKUHP sempat akan disahkan pada 2019 lalu, tetapi tidak jadi dilakukan karena penolakan masyarakat dan mahasiswa yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota.

Pembahasan RKUHP kembali dilanjutkan tahun ini. Namun, menurut catatan kelompok masyarakat sipil terdapat sejumlah aturan yang dinilai berpotensi sebagai kriminalisasi.

Salah satunya adalah soal pidana penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta pidana penghinaan lembaga negara dan kekuasaan.

Selain itu, kelompok masyarakat sipil khawatir pembahasan RKUHP dilakukan secara tertutup dan dikebut, seperti yang terjadi dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, serta UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Baca juga: DPR RI Diminta Kritis dan Tidak Langsung Ikut Pemerintah dalam Perumusan RKUHP

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Nasional
Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Puan: Tahun Politik Datang Lebih Awal, Jadi Perbincangan di Media Sosial hingga Warung Kopi

Nasional
KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

KIB Bakal Gelar Pertemuan Oktober, Sekjen PPP Isyaratkan Sinyal Bertambahnya Parpol Ke Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.