Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memimpin rapat Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022) pagi.

Pantauan Kompas.com, Ma'ruf tiba di Kantor MUI sekitar pukul 10.12 WIB. Sesampainya di ruangan rapat, ia langsung menyapa jajaran pengurus MUI yang sudah menunggu.

"Assalamualaikum," ucap Ma'ruf.

Setelah itu, ia menyalami peserta rapat sebelum duduk di kursinya untuk memulai rapat. Rapat sendiri digelar secara tertutup, rencananya akan ada konferensi pers seusai rapat.

Adapun ada 5 agenda yang dibahas dalam rapat hari ini, pertama, laporan peningkatan peraturan bersama menteri (PBM) menjadi keputusan presiden tentang pembangunan rumah ibadah.

Baca juga: Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Kedua, laporan persiapan Milad ke-47 MUI; ketiga, respons MUI terkait wabah penyakit mulut dan kaki (PMK); keempat, laporan persiapan Anugerah Syiar Ramadhan 2022; serta laporan tentang judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait perbankan dan keuangan syariah.

Diketahui, hingga Jumat (24/6/2022), kasus PMK pada hewan ternak telah tersebar di 19 provinsi dan 216 kabupaten/kota se-Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menyebutkan, berdasarkan data yang sama, Kementan mencatat jumlah hewan ternak yang terinfeksi PMK sebanyak 240.944 ekor.

"Kami laporkan, ini data per 24 Juni 2022, yang terdampak atau tertular dari penyakit PMK itu 19 provinsi di 216 kabupaten/kota. Jumlah ternak yang sakit 240.944 ekor, kemudian yang sembuh 78.626 ekor," kata Kasdi dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Senin (27/6/2022).

Ia melanjutkan, dari 240.944 hewan ternak yang terinfeksi, 1.396 ekor hewan telah mati, 2.310 ekor dipotong bersyarat, sehingga sisa kasus PMK jumlahnya sekira 158.000.

Baca juga: Wapres Minta Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal pada 2024

Sementara, jumlah total kecamatan di Indonesia yang terdampak PMK hingga Jumat pekan lalu sebanyak 1.898 kecamatan.

"Dari 316 kabupaten/kota, yang terdampak 216, total kecamatan 4.614 kemudian kecamatan yang terdampak 1.898. Dan kalau berbasis desa mdari total 56.950 desa, terdampak 7.131 desa," ujar Kasdi.