Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Geovanny Calvin Pala
Mahasiswa S2

Penulis menyelesaikan S1 di bidang Filsafat pada STFK Ledalero. Dengan bekal Filsafat, penulis banyak mempublikasikan artikel, opini, esai dan karangan sastra di beberapa media daring. Ia pernah menjalankan masa magang (praktek) dengan menjadi guru Bahasa Inggris dan Seni Budaya di SMAS Seminari San Dominggo Hokeng, Larantuka. Kini penulis sedang menempuh pendidikan S2 Teologi di IFTK (Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif) sambil tetap produktif membagikan ide melalui tulisan ilmiah dan sastra.

Blusukan: Progresivitas atau Degradasi Politik?

Kompas.com - 25/06/2022, 13:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SUDAH sejak lama masyarakat mengenal kelas sosial. Setiap individu punya tingkatan sosial dalam menjalankan perannya.

Ada yang berasal dari kelas atas, entah karena faktor keturunan atau karena perjuangan dari bawah, dan ada yang berasal dari kelas bawah, entah karena keturunan juga atau karena malas berjuang.

Pemimpin politik, apalagi presiden, tentu menempati posisi kelas atas tanpa perlu diperdebatkan lagi.

Selalu ada hukum tak tertulis yang memaksa orang kelas atas, misalnya Presiden, untuk berinteraksi atau bersentuhan langsung sesedikit mungkin dengan orang-orang dari kelas bawah.

Hukum yang sama berlaku pula sebaliknya oleh masyarakat kelas bawah kepada tuan-tuan di kelas atas.

Interaksi terdekat seorang Presiden dengan masyarakat akar rumput hanya sering terlihat di masa kampanye jelang pemilu.

Biasanya, seorang presiden akan turun langsung ke jalan, dan berlagak menyatu dengan masyarakat biasa.

Ia akan memberi diri untuk dipeluk ibu-ibu, ngobrol dengan pedagang sayur atau berswafoto dengan orang-orang muda.

Kunjungan dan perjumpaan itu hanya berlaku semusim kampanye saja. Setelah itu, beliau biasanya akan bertengger kembali ke Istana dan hampir tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi.

Presiden Jokowi sering melakukan aksi turun ke jalan dan ke tengah masyarakat. Terlepas dari kemungkinan motivasi pencitraan politik, beliau ‘menyentuh’ masyarakat secara langsung hampir dalam setiap kesempatan berada di luar lingkup Istana.

Aktivitas itu bahkan sudah seperti bagian integral dari rutinitas kerjanya dan tak terbatas pada periode kampanye saja.

Blusukan”, demikian beliau menyebutnya. Istilah itu berasal dari kata Bahasa Jawa, ‘blusuk’ yang berarti masuk ke suatu daerah atau tempat. Istilah ini kemudian menjadi sebuah trend.

Trend ini melekat erat dengan karakter Presiden Jokowi, sebab ia sering mengunjungi langsung rakyat kecil, bahkan di tempat-tempat yang tak terduga; pasar, pinggir jalan, warung dan rumah kediaman warga.

Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo (2005-2012), Jokowi memiliki jadwal blusukan tetap.

Presiden Joko Widodo saat blusukan di Pasar Pagi, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (14/2/2019).KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Presiden Joko Widodo saat blusukan di Pasar Pagi, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (14/2/2019).
Setiap Jumat pagi, rakyat kota Solo akan menjumpai beliau bersepeda atau jalan kaki ditemani Wakil Wali Kota Solo.

Ia berpapasan langsung dengan warga. Menyapa mereka, berdialog, memberi hadiah dan mendengar keluhan.

Sejak terpilih menduduki jabatan nomor satu di Indonesia, sejak 20 Oktober 2014 hingga sekarang, gaya blusukannya masih tetap dijalankan.

Ia masih saja betah untuk mencicipi jajanan pinggir jalan, duduk bersama ibu-ibu rumah tangga dan menyalami para fansnya.

Entah sebagai sebuah agenda politik atau sebagai sebuah karakter personal dari pemimpin, sejumlah tokoh besar dalam sejarah juga turut menjalankan metode blusukan.

Soekarno, Presiden pertama RI, sering menyeleweng dari protokol dan secara spontan terlibat dialog dengan rakyat.

Ali Sadikin, Gubernur ke-9 Jakarta, sering melakukan sidak langsung untuk memantau eksekusi kebijakannya dan bagaimana rakyat menanggapinya.

Hoegeng Imam Santoso, Kapolri Ke-5, dikisahkan pernah mengatur langsung parkiran para tukang becak agar terhindar dari kemacetan jalan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com