Wabah PMK, Jokowi Perintahkan Daerah Status Merah Terapkan Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menerapkan lockdown di tingkat kecamatan sebagai upaya penanganan wabah penyakit mulut dan kuku.

"Bagi provinsi yang kecamatannya ternyata sudah terinfeksi lebih dari 50 persen ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain, jadi semuanya di-lockdown," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah PMK melalui kanal YouTube Pusdalops BNPB, Jumat (24/6/2022).

Suharyanto meminta TNI dan Polri untuk memastikan tidak ada pergerakan hewan ternak dari satu titik ke titik lain di daerah berstatus merah.

Baca juga: 1,8 Juta Dosis Vaksin PMK Akan Didistribusikan ke 19 Provinsi

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi terkait wabah PMK kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Mohon diperkuat lagi komunikasi publik oleh para pimpinan daerah di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat tetap tenang, masyarakat tetap waspada dan menyadari sepenuhnya terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku ini," ujarnya.

Suharyanto mengatakan, saat ini, terdapat 15 provinsi yang belum terdeteksi wabah PMK.

Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah untuk menjaga pintu masuk dan memonitor lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah mereka.

Baca juga: Jurus Pemerintah Atasi Wabah PMK Hewan Ternak

"Untuk sementara sampai dengan penyakit mulut dan kuku ini teratasi, mohon itu dijadikan, ditutup dulu batas-batas kabupaten/kota apalagi yang belum terkena penyakit mulut dan kuku," tuturnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menambahkan, pihaknya memantau perkembangan harga daging di daerah agar penanganan wabah PMK tak membuat masyarakat panik.

"Tidak menimbulkan kelangkaan daripada harga kebutuhan pokok masyarakat terutama harga daging," ucapnya.