Angka Kemiskinan DKI Naik, Risma Sebut Bukan Salah Kebijakan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, naiknya angka kemiskinan di DKI Jakarta tidak disebabkan kesalahan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam mengambil kebijakan. 

Menurut dia, ada kondisi global yakni dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kondisi Jakarta.

"Saya katakan tidak (tidak ada kebijakan pemda yang salah). Karena memang, kemarin dampak Covid-19 itu semuanya. Bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu terjadi. Jadi dampak Covid-19 itu. Kemudian sekarang ini kena perang," ujar Risma di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).

"Seperti kita tahu bahwa kita juga konsumsi terigu kita besar. Nah sumbernya terigu dari mana, itu dari Ukraina. Kemudian dari India. Yang sekarang mereka tidak mau mengekspor gandumnya atau terigunya. Jadi memang ini menjadi masalah menurut saya seluruh dunia," kata dia.

Baca juga: Catatan Djarot untuk Anies, Selesaikan Janji Kampanye

Dilansir dari pemberitaan Tribunnews.com, Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah miris terhadap angka kemiskinan di Jakarta era Anies Baswedan yang terus meningkat.

Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI Jakarta naik selama lima tahun dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

BPS mencatat, terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89 persen periode 2017-2021 atau selama empat tahun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Ima Mahdiah menyebut, angka kemiskinan di Jakarta sudah jelas terjadi sebelum pandemi Covid-19 melanda.

"Memang betul kemiskinan meningkat dalam akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, jika kita lihat data BPS, kemiskinan melonjak sudah sejak tahun 2019. Jadi memang sebetulnya sudah ada peningkatan sebelum terjadinya pandemi Covid-19," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Saat Anies dan Ketua DPRD DKI Berjoget Bersama pada Perayaan HUT Ke-495 DKI Jakarta

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengaku prihatin dengan kondisi yang ada.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilainya cukup tinggi.

Tercatat pada tahun 2019, APBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun atau naik Rp 18,97 triliun dibandingkan APBD di tahun sebelumnya.

Kemudian tahun 2020, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 87,95 triliun dan APBD Perubahannya pada angka Rp 63,30 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2021 APBD DKI sebesar Rp 84,19 triliun dan APBD Perubahan pada angka Rp 79,89 triliun atau turun sebesar Rp 2,4 triliun.