Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 6 Kriteria Capres-Cawapres yang Bakal Disusung PKS di Pemilu 2024

Kompas.com - 21/06/2022, 14:23 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan enam kriteria calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS yang digelar pada 20-21 Juni di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Syaikhu mengatakan, kriteria capres-cawapres yang dipilih PKS dalam Rapimnas itu akan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke Majelis Syuro.

Baca juga: PKS Bakal Bentuk Poros Baru untuk Hadapi Pemilu 2024

“DPP PKS mengusulkan nama-nama bakal capres dan cawapres kepada Majelis Syuro PKS karena ranahnya memang ranah Majelis Syuro, baik dari kalangan internal maupun eksternal PKS,” ujar Syaikhu dalam konferensi pers, Selasa (21/6/2022).

Kendati demikian, Syaikhu belum mau mengungkapkan siapa saja nama capres dan cawapres yang akan akan disampaikan ke Majelis Syuro.

Menurut dia, nama-nama capres-cawapres yang bakal disampaikan merupakan sosok yang memiliki enam kriteria berikut.

“Satu, memiliki integritas dan rekam jejak yang baik ya satu itu, kedua, berjiwa nasionalis dan religius, dan tiga mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi," kata Syaikhu.

Kriteria keempat, kata dia, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Baca juga: Di Rapimnas, PKS Bakal Terima Aspirasi Nama Capres dan Saran Koalisi dari Kader

Selanjutnya, capres dan cawapres yang akan diusung juga harus memiliki berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa.

“Dan yang keenam berkomitmen melayani rakyat. Itu jadi kriteria calon pemimpin ke depan yang PKS inginkan,” papar Syaikhu.

Ia juga mengatakan bahwa PKS bakal membentuk poros baru atau poros ketiga untuk berkoalisi dengan partai lain untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) mendatang.

Syaikhu menuturkan, poros baru yang akan dibentuk PKS dengan partai lain bakal menyepakati satu capres dan cawapres potensial yang bisa memenangkan pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

“Selanjutnya menyepakati capres-cawapres potensial yang memiliki peluang kemenangan yang besar pada pilpres 2024 yang akan datang guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menghindari polarisasi bangsa,” ucap dia.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, PKS Bakal Cari Mitra Koalisi yang Setara

Selain itu, kata Syaikhu, PKS akan melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PKS bakal menguji Pasal 222 terkait ambang batas presiden atau presidential theshold menjadi 20 persen.

Syaikhu menilai, persyaratan itu membatasi alternatif pilihan capres-cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com