Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Soal Elektabilitas Ganjar yang Tinggi, PDI-P: Kita Kedepankan Kolektif Kolegial, Bukan Individu

Kompas.com - 16/06/2022, 09:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa partainya selalu mengedepankan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan berbagai pertimbangan. Kendati begitu keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"PDI-P sebagai partai itu selalu mengedepankan prinsip kolektif kolegial, tidak didasarkan kepada individu-individu. Tapi prinsip kolektif kolegial yang mengedepankan partai yang bekerja," kata Djarot ditemui di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (15/6/2022) malam.

Hal tersebut disampaikan Djarot ketika ditanya soal elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tertinggi di sejumlah survei nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Djarot menilai, PDI-P tidak bisa menentukan soal pencapresan hanya dari tingkat elektabilitas seorang kader di mata publik.

Baca juga: PDI-P Harap John Wempi Wetipo Jadi Wamendagri Bisa Bangun Papua Lebih Baik

Melainkan, PDI-P juga akan mengukur bagaimana kerja-kerja partai dari struktur bawah hingga ke atas berjalan serentak.

"Struktur partai secara serentak dari atas sampai bawah kita kedepankan," ujarnya.

Enggan berkomentar lebih jauh soal pencapresan, Djarot menegaskan bahwa PDI-P kini hanya fokus pada bagaimana membangun struktur partai untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga selesai pada 2024.

Sebab, menurut Djarot, ada banyak persoalan yang lebih mendesak dikerjakan daripada berpikir soal pencapresan.

"Kita lebih mendahulukan persoalan-persoalan yang mendesak, yang sedang dihadapi masyarakat dan membantu program Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin pasca era pandemi Covid-19," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah hasil survei nasional menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo paling atas dibandingkan bakal capres lainnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Puan Sebut Kursi Menteri PDI-P Aman

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa hasil survei terhadap elektabilitas Ganjar berada di posisi teratas jika pemilihan umum dilakukan pada saat survei.

Dari 42 nama yang disodorkan kepada responden, nama politisi PDI-P itu berada di atas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dalam simulasi semi terbuka, Ganjar Pranowo konsisten berada di urutan teratas dengan elektabilitas 22,5 persen unggul signifikan dari calon-calon yang lain," papar Direktur Riset SMRC Deni Irvani, dalam rilis surveinya, Kamis (9/6/2022).

Kemudian, hasil survei Charta Politika terkini menunjukkan bahwa Ganjar juga berada pada posisi teratas elektabilitas tokoh capres.

Jika masyarakat memilih tiga nama di antara Anies, Ganjar dan Prabowo, maka mereka mayoritas yaitu 36,5 persen memilih Ganjar sebagai presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com