JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mendengar kabar bahwa besok akan dilakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Tetapi, Puan menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Puan mengatakan, Jokowi berhak menunjuk sosok untuk membantunya dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Kan saya nonton dan saya lihat dari media bahwa katanya besok ada reshuffle beberapa pergantian menteri yang akan diganti," ujar Puan saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Panggil Ketum PAN ke Istana di Tengah Isu Reshuffle
Lebih jauh, terkait isu reshuffle ini, Puan mengaku tak mendengar bakal ada pengurangan atau penambahan menteri dari PDI-P di Kabinet Indonesia Maju.
"Sampai hari ini enggak ada kabarnya, jadi kayaknya masih aman. Nah aman," ucapnya.
"Enggak ada kabar, enggak ada, artinya aman," imbuh Puan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Arif Wibowo mengaku optimistis, kader partainya di kabinet tidak akan alami perubahan jika terjadi perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca juga: Sekjen Yakin Menteri dari PKB Tak Di-Reshuffle
Sebaliknya, Arif menyebut bahwa bisa saja komposisi menteri di kabinet ditambah dari kader partai berlambang banteng itu.
"Jumlah menterinya tetap seperti yang ada. Bahkan bisa tambah, saya tidak tahu apakah nanti Pak Utut (Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto), apakah Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Arif ditemui di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Kendati demikian, Arif menyatakan bahwa soal reshuffle menjadi kewenangan penuh dari Presiden Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.